Sekelompok perempuan yang diduga terkait ISIS di Suriah (Foto: AP)
Melbourne, Jurnas.com - Pemerintah Australia menegaskan tidak akan memulangkan 34 perempuan dan anak yang diduga memiliki keterkaitan dengan kelompok militan ISIS dari Suriah.
Demikian pernyataan Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, pada Selasa (17/2), sebagaimana dikutip dari Associated Press.
Kelompok tersebut terdiri dari perempuan dan anak-anak dari 11 keluarga yang sempat dijadwalkan terbang dari Suriah menuju Australia. Namun, otoritas Suriah mengembalikan mereka ke kamp penahanan Roj karena masalah prosedural.
Sejak kekalahan ISIS pada 2019, Australia baru dua kali memulangkan warganya dari kamp-kamp di Suriah dengan bantuan pemerintah. Sejumlah warga Australia lainnya diketahui kembali tanpa dukungan resmi.
Albanese menolak mengomentari laporan bahwa kelompok terbaru itu memiliki paspor Australia. Dia menegaskan pemerintah tidak memberikan dukungan apa pun dan tidak akan melakukan repatriasi.
"Kami sama sekali tidak memberikan bantuan dan kami tidak memulangkan orang-orang itu," kata Albanese kepada Australian Broadcasting Corp. di Melbourne.
Dia menyatakan pemerintah tidak bersimpati kepada mereka yang pergi ke luar negeri untuk ikut serta dalam upaya mendirikan kekhalifahan yang dianggap mengancam cara hidup Australia.
“Seperti kata ibu saya, ‘Kalau sudah membuat tempat tidur, maka tidurlah di situ’,” ujar dia.
Dalam pernyataannya, Albanese merujuk pada periode lebih dari satu dekade lalu ketika militan ISIS menguasai wilayah luas di Suriah dan Irak, guna membentuk kekhalifahan.
Pada puncak kekuasaannya, ISIS menjadikan kota Raqqa sebagai ibu kota. Banyak jihadis asing datang ke Suriah untuk bergabung, membangun keluarga, dan membesarkan anak-anak di sana.
Albanese juga menyinggung bahwa organisasi amal internasional Save the Children sebelumnya gagal meyakinkan pengadilan Australia bahwa pemerintah memiliki kewajiban memulangkan warga negara dari kamp-kamp Suriah.
Setelah pengadilan federal memutuskan mendukung pemerintah pada 2024, CEO Save the Children Australia Mat Tinkler menyatakan pemerintah memiliki kewajiban moral, meski bukan kewajiban hukum, untuk memulangkan keluarga-keluarga tersebut.
Google News: http://bit.ly/4omUVRy
Terbaru: https://jurnas.com/redir.php?p=latest
Langganan : https://www.facebook.com/jurnasnews/subscribe/
Youtube: https://www.youtube.com/@jurnastv1825?sub_confirmation=1
Australia tolak ISIS Pemulangan ISIS Suriah warga Australia terorisme
