Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa (Foto: Antara)
Jakarta, Jurnas.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan alasan di balik kericuhan yang muncul akibat penonaktifan sejumlah penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN).
Dia menyebutkan, kegaduhan terjadi karena jumlah masyarakat yang dikeluarkan dari program tersebut melonjak tajam pada Februari 2026.
Purbaya menjelaskan, berdasarkan analisis Kementerian Keuangan, penghapusan dan penggantian data penerima PBI-JKN pada Februari 2026 mencapai sekitar 11 juta orang atau hampir 10 persen dari total penerima yang berjumlah sekitar 98 juta jiwa.
“Kalau kita lihat tabel ini yang tadi juga dipakai oleh Menteri Sosial, itu jumlah penghapusan dan penggantian PBI JK yang dihapus tuh di bulan Februari tahun 2026 naiknya atau mencapai 11 juta orang. Itu hampir 10 persen dari total kan, dari 98 (juta). Sebelumnya di bawah satu juta,” kata Purbaya dalam rapat di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/2).
Ia menjelaskan, lonjakan tersebut menimbulkan efek kejut di masyarakat, terutama karena banyak penerima tidak mengetahui bahwa mereka sudah tidak lagi terdaftar sebagai peserta PBI-JKN.
“Jadi ini yang menimbulkan kejutan. Kenapa tiba-tiba ramai di bulan Februari tahun ini menurut dugaan kami, karena sedemikian besar orang yang terpengaruh dan mereka tidak tahu bahwa mereka sudah tidak masuk dalam daftar lagi. Sehingga ya kerasa lah itu. Kalau 10 persen kena kan kerasa tuh, kalau 1 persen enggak ribut orang-orang. Begitu 10 (persen), hampir yang sakit tuh hampir semuanya kena,” jelasnya.
Ke depan, Purbaya menilai proses penyesuaian data penerima bantuan perlu dilakukan bertahap dengan menyicil nonaktivasi peserta atau penerima PBI-JKN yang dinyatakan tidak berhak menerima bantuan, agar tidak menimbulkan gejolak serupa.
“Jadi ini yang mesti dikendalikan ke depan. Kalau ada angkanya drastis seperti ini ya di-smoothing sedikit lah, di-average 3 bulan atau 4 bulan atau 5 bulan terserah, tapi jangan menimbulkan kejutan seperti itu,” tegasnya.
Selama ini, menurut Purbaya, program ini berjalan efektif tanpa adanya keributan. Bendahara negara itu berharap keributan ini bisa diredam karena ia telah menyalurkan uang yang sama setiap tahunnya.
"Karena uang yang saya keluarkan sama, kenapa keributannya beda?" pungkasnya.
Google News: http://bit.ly/4omUVRy
Terbaru: https://jurnas.com/redir.php?p=latest
Langganan : https://www.facebook.com/jurnasnews/subscribe/
Youtube: https://www.youtube.com/@jurnastv1825?sub_confirmation=1
Warta DPR Menkeu RI Purbaya Yudhi Sadewa PBI JKN BPJS Kesehatan
