Illustrasi kekeringan dan defisit air akibat perubahan iklim (Foto: Ist)
Jakarta, Jurnas.com - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperingatkan bahwa dunia sedang memasuki fase krisis air baru, sebab banyak sumber air tidak lagi pulih setelah kekeringan atau eksploitasi berlebihan. Bahkan ketika hujan kembali turun, sistem air di sejumlah wilayah tetap gagal kembali ke kondisi semula.
Temuan ini menandai perubahan mendasar dalam cara memandang krisis air. Jika sebelumnya kekurangan air dianggap bersifat sementara, kini para ilmuwan menilai banyak wilayah telah mengalami kerusakan permanen yang menuntut perencanaan jangka panjang.
Penelitian terbaru dari United Nations University Institute for Water, Environment and Health (UNU-INWEH) menyebut kondisi ini sebagai water bankruptcy atau defisit air. Istilah tersebut menggambarkan situasi ketika penggunaan air melampaui kemampuan alam untuk memperbarui diri.
Direktur UNU-INWEH, Dr. Kaveh Madani, menjelaskan bahwa puluhan tahun pengambilan air berlebihan, pencemaran, dan perubahan tata guna lahan telah mendorong banyak cekungan air melewati ambang pemulihan. Akibatnya, sebagian wilayah kini kehilangan daya lenting alaminya.
Dikutip dari Earth pada Sabtu (31/1), tidak semua wilayah mengalami kondisi ini, namun jumlah daerah yang terdampak terus meningkat. Di wilayah-wilayah tersebut, solusi konvensional seperti bendungan baru atau pengeboran sumur lebih dalam justru berisiko memperparah kerusakan.
Defisit air terjadi ketika cadangan alam, seperti akuifer, lahan basah, dan tanah penyimpan air, terkuras lebih cepat daripada kemampuan alam untuk mengisinya kembali. Ketika cadangan ini hilang, biaya pemulihan sering kali terlalu mahal atau tidak realistis.
Dampak paling nyata terasa di sektor pertanian. Irigasi intensif terus menarik air dari sungai dan air tanah, sementara pasokan semakin menurun. Kondisi ini membuat petani terjebak antara tuntutan produksi pangan dan keterbatasan air.
“Jutaan petani kini mencoba menghasilkan lebih banyak pangan dari sumber air yang menyusut atau tercemar,” kata Dr. Madani. Jika tidak ada perubahan pola tanam dan teknologi irigasi, produksi pangan berpotensi menurun drastis.
Masalah air juga berdampak langsung pada kondisi fisik wilayah. Pengambilan air tanah berlebihan dapat menyebabkan penurunan permukaan tanah, merusak bangunan, memecahkan pipa, dan meningkatkan risiko intrusi air laut di wilayah pesisir.
Krisis air bersifat global karena sistem pangan dunia saling terhubung. Ketika wilayah penghasil pangan kehilangan pasokan air, produksi menurun dan harga pangan naik, bahkan di negara yang tidak mengalami kekeringan langsung.
Sebuah analisis global menunjukkan sekitar empat miliar orang mengalami kekurangan air parah setidaknya satu bulan setiap tahun. Angka ini menandakan bahwa krisis air kini menjadi ancaman sistemik, bukan lokal.
Untuk menghadapi kondisi ini, para ahli mendorong penerapan akuntansi air, yaitu pencatatan ketat antara pasokan dan penggunaan air. Pendekatan ini membantu pemerintah menetapkan batas pengambilan air sebelum kerusakan menjadi permanen.
Namun pembatasan air juga memunculkan tantangan sosial. Kelompok rentan, termasuk masyarakat adat dan warga berpenghasilan rendah, berisiko paling terdampak jika kebijakan tidak disertai perlindungan sosial yang memadai.
Menurut Wakil Sekretaris Jenderal PBB, Tshilidzi Marwala, defisit air kini menjadi pemicu ketidakstabilan, perpindahan penduduk, dan konflik. Karena itu, pengelolaan air harus dipandang sebagai isu pembangunan, bukan sekadar lingkungan.
Penelitian ini dipublikasikan dalam jurnal Water Resources Management.
Google News: http://bit.ly/4omUVRy
Terbaru: https://jurnas.com/redir.php?p=latest
Langganan : https://www.facebook.com/jurnasnews/subscribe/
Youtube: https://www.youtube.com/@jurnastv1825?sub_confirmation=1
krisis air global kebangkrutan air manajemen sumber air
