Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Melchias Markus Mekeng (Kanan). (Foto: Dok. Jurnas.com)
Jakarta, Jurnas.com – Fraksi Partai Golkar MPR RI memaparkan sejumlah agenda dan capaian kegiatan sepanjang tahun 2025, dengan fokus utama pada penguatan sektor pendidikan. Sementara itu, pada tahun 2026 mendatang, Fraksi Golkar juga akan memberi perhatian serius pada obligasi daerah sebagai salah satu solusi atas kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada keuangan pemerintah daerah.
Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Melchias Markus Mekeng, menjelaskan bahwa isu pendidikan menjadi perhatian utama karena telah diamanatkan secara tegas dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang menyebutkan bahwa anggaran pendidikan seharusnya dialokasikan sebesar 20 persen dari APBN dan APBD. Namun dalam praktiknya, alokasi tersebut dinilai belum sepenuhnya terpenuhi.
“Sebagian besar anggaran masih terserap ke pos-pos lain. Karena itu isu pendidikan kami angkat. Alhamdulillah, pemerintah menyambut baik kegiatan kami dan pada tahun 2026 sudah mulai terjadi perbaikan dalam alokasi anggaran pendidikan,” ujar Mekeng dalam konferensi pers di Ruang Rapat Pimpinan Fraksi Golkar, Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (21/1).
Mekeng berharap peningkatan anggaran tersebut dapat terus berlanjut, sehingga kualitas pendidikan nasional semakin membaik. Ia menegaskan bahwa kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas pendidikannya.
Selain pendidikan, Fraksi Golkar MPR RI juga menaruh perhatian pada penerbitan obligasi daerah (municipal bond) yang telah mulai disosialisasikan sejak September 2025. Gagasan ini muncul sebagai respons atas tekanan fiskal yang dialami banyak daerah pasca kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.
“Kami menawarkan obligasi daerah sebagai solusi yang telah diterapkan di berbagai negara. Hingga kini, kami telah menggelar empat sarasehan nasional di Sulawesi Utara, Yogyakarta, Bandung, dan Bali,” jelas Mekeng.
Ke depan, Kalimantan Timur dan Nusa Tenggara Timur (NTT) dijadwalkan menjadi lokasi sarasehan berikutnya. Kegiatan tersebut akan dijeda sementara selama bulan Ramadan dan kembali dilanjutkan setelah Idulfitri 1447 Hijriah di Jawa Timur dan Sumatera Selatan.
Mekeng menambahkan, setelah seluruh rangkaian kegiatan rampung, Fraksi Golkar MPR RI akan menyusun naskah akademik yang akan diserahkan kepada DPR RI untuk diproses menjadi Rancangan Undang-Undang tentang Obligasi Daerah. Selain itu, Fraksi Golkar juga akan mengkaji berbagai isu konstitusional lainnya.
Ia menegaskan masih banyak persoalan yang memerlukan perhatian negara, termasuk isu kemiskinan dan kesehatan sebagai hak dasar rakyat yang harus dipenuhi.
“Isu-isu tersebut akan kami bahas sepanjang tahun 2026 agar kinerja Fraksi Partai Golkar di MPR RI dapat diukur secara nyata. Kami siap untuk terus berkarya,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Fraksi Partai Golkar MPR RI, Ferdiansyah, menambahkan bahwa pihaknya juga akan mengkaji berbagai persoalan lain yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan merupakan amanat konstitusi, termasuk kesenjangan sosial, serta persoalan fakir miskin dan anak-anak terlantar sebagaimana diatur dalam Pasal 28 UUD 1945.
Hasil kajian tersebut nantinya akan dibahas dan disampaikan dalam rapat-rapat DPR RI maupun kepada pemerintah, agar pelaksanaan amanat konstitusi dapat memberikan solusi nyata atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
“Dalam Pembukaan UUD 1945 terdapat tiga tujuan utama bangsa ini, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa, mewujudkan kesejahteraan rakyat, dan menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif,” pungkas Ferdiansyah.
Google News: http://bit.ly/4omUVRy
Terbaru: https://jurnas.com/redir.php?p=latest
Langganan : https://www.facebook.com/jurnasnews/subscribe/
Youtube: https://www.youtube.com/@jurnastv1825?sub_confirmation=1
Warta MPR Fraksi Golkar Melchias Markus Mekeng kesejahteraan rakyat isu pendidikan
