Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid. (Foto: Ist)
Jakarta, Jurnas.com - Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid menegaskan bahwa pihaknya masih memerlukan kajian yang mendalam dan komprehensif dalam menyikapi wacana perubahan sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
"Ini harus kita bahas di atas meja terbuka, transparan, partisipatif dengan masyarakat. Nah, ini yang kita ingin dorong. Kita tidak terlalu terburu-buru untuk membuat sebuah keputusan di sini," kata Kholid di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (13/1).
Menurutnya, proses pemilihan secara langsung itu konstitusional dan demokratis. Di sisi lain, dia menilai, secara konstitusi pemilihan lewat DPRD juga dianggap demokratis.
Anggota Komisi XI DPR RI ini menjelaskan, pilkada yang dilaksanakan secara langsung sejak 20 tahun lalu harus memiliki evaluasi yang dilakukan harus objektif, rasional, dan berbasis akademik.
"Kita dengarkan pandangan masyarakat, kita dengarkan pandangan para akademisi, ya, tokoh-tokoh bangsa ormas ya, sehingga pembahasannya secara prosedural itu sudah memenuhi partisipasi publik," tandasnya.
Legislator PKB: Keselamatan WNI Prioritas Utama
Sebelumnya, Partai Golkar mengusulkan agar pilkada dipilih melalui DPRD karena sistem pemilihan secara langsung tidak lepas dari persoalan serius, seperti maraknya politik uang dan terjadinya fragmentasi sosial akibat polarisasi politik yang berkepanjangan.
Usulan itu pun kemudian diamini oleh sejumlah partai politik lainnya di DPR RI, seperti Partai Gerindra, Partai NasDem, Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Demokrat.
Sedangkan PDI Perjuangan tegas menolak wacana pilkada dipilih oleh DPRD, dan PKS belum bersikap.
Google News: http://bit.ly/4omUVRy
Terbaru: https://jurnas.com/redir.php?p=latest
Langganan : https://www.facebook.com/jurnasnews/subscribe/
Youtube: https://www.youtube.com/@jurnastv1825?sub_confirmation=1
Warta DPR Sekjen PKS Komisi XI Muhammad Kholid Pilkada melalui DPRD
