Bendera Jepang dan China (Foto: Straits Times)
Jakarta, Jurnas.com - Jepang melayangkan kecaman keras terhadap keputusan China yang melarang ekspor barang dual-use ke Negeri Sakura. Pernyataan itu disampaikan seiring meningkatnya tensi diplomatik antara dua kekuatan ekonomi utama di Asia tersebut.
Barang dual-use merujuk pada produk, perangkat lunak, atau teknologi yang dapat digunakan untuk keperluan sipil maupun militer. Kategori ini mencakup sejumlah unsur tanah jarang (rare earth) yang berperan penting dalam industri strategis, seperti pembuatan drone dan semikonduktor.
Perselisihan ini bermula dari pernyataan Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, pada akhir 2025. Dia mengatakan bahwa kemungkinan serangan China terhadap Taiwan sebagai ancaman eksistensial bagi Jepang.
China, yang mengklaim Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya, menolak pernyataan tersebut dan menuntut agar Takaichi menarik ucapannya. Hingga kini, tuntutan itu tidak dipenuhi.
Sebagai respons, Beijing mengambil sejumlah langkah balasan, termasuk kebijakan terbaru berupa pelarangan ekspor barang dual-use untuk kepentingan militer ke Jepang yang mulai berlaku pada 6 Januari.
"Aksi semacam ini, yang secara khusus menyasar negara kami, sangat berbeda dari praktik internasional dan sama sekali tidak dapat diterima serta sangat disesalkan," ujar Kepala Sekretaris Kabinet Jepang, Minoru Kihara, dikutip dari Straits Times pada Rabu (7/1).
Kihara menambahkan bahwa pemerintah Jepang belum dapat memastikan dampak kebijakan tersebut terhadap sektor industri domestik. Menurut dia, belum jelas secara rinci jenis barang apa saja yang akan terkena pembatasan ekspor dari China.
Reaksi pasar terhadap kabar ini terbilang terbatas, meski pasar saham Jepang mencatat pelemahan pada 7 Januari, berlawanan dengan tren positif di Amerika Serikat dan Eropa yang mencetak rekor baru. Indeks Topix turun 0,55 persen, dengan saham-saham sektor pertambangan mengalami penurunan paling tajam hingga 3,2 persen.
Sementara itu, China Daily melaporkan pada 6 Januari bahwa pemerintah Beijing sedang mempertimbangkan pengetatan proses perizinan ekspor rare earth ke Jepang secara lebih luas.
Kebijakan tersebut, jika diterapkan, dinilai berpotensi memberikan dampak besar terhadap industri manufaktur Jepang, termasuk sektor otomotif.
Meski Jepang telah berupaya mengurangi ketergantungan pada China sejak pembatasan ekspor rare earth pada 2010, sekitar 60 persen kebutuhan impor mineral tersebut masih berasal dari China.
Ekonom Nomura Research Institute, Takahide Kiuchi, memperkirakan bahwa pembatasan ekspor rare earth selama tiga bulan dapat menimbulkan kerugian hingga 660 miliar yen atau sekitar S$5,4 miliar bagi dunia usaha Jepang, serta memangkas 0,11 persen produk domestik bruto (PDB) tahunan. Jika larangan berlangsung selama satu tahun, dampaknya terhadap PDB diperkirakan mencapai 0,43 persen.
Hingga saat ini, data Bea Cukai China belum menunjukkan penurunan ekspor rare earth ke Jepang, meski data tersebut dirilis dengan jeda waktu. Pada November, bulan terakhir dengan data tersedia, ekspor justru melonjak 35 persen menjadi 305 ton, tertinggi sepanjang 2025.
Google News: http://bit.ly/4omUVRy
Terbaru: https://jurnas.com/redir.php?p=latest
Langganan : https://www.facebook.com/jurnasnews/subscribe/
Youtube: https://www.youtube.com/@jurnastv1825?sub_confirmation=1
Ekspor Tanah Jarang Larangan Ekspor Dual Use Jepang vs China
