Dialog nasional akhir tahun Swarna Dwipa Institute (SDI) bertajuk Peluang dan Tantangan Membangun dari Desa Pasca Bencana Ekologi Sumatera, Minggu (28/12/2025). Foto: tangkapan layar
JAKARTA, Jurnas.com – Pemerintahan dan masyarakat desa harus dijadikan garda terdepan dalam upaya pemulihan pascabencana di Sumatera dan Aceh. Sebab, desa pula yang paling terdampak oleh bencana hidrometeorologi tersebut.
Demikian disampaikan Staf Khusus Menteri Desa & PDT Yahdil Abdi Harahap dalam dialog nasional akhir tahun yang digelar Swarna Dwipa Institute (SDI), di Jakarta, Minggu (28/12/2025).
Dialog nasional yang mengambil tema “Peluang dan Tantangan Membangun dari Desa Pasca Bencana Ekologi Sumatera” tersebut menghadirkan sejumlah nara sumber, di antaranya Ketua Umum Forum BUMDes KRAT Yani Setiadiningrat, Peneliti Swarna Dwipa Institute Febby Lintang, Praktisi hukum dan juga peneliti Swarna Dwipa Institute Tohenda, Sosiolog Universitas Indonesia Sukma Widyanti, dan moderator pendiri Swarna Dwipa Institute Frans Immanuel Saragih.
Dalam paparannya, Yahdil Harahap menyampaikan bahwa dampak kerugian ekonomi akibat bencana alam sangat besar, antara Rp 20 triliun hingga Rp 50 triliun per tahun. Sedangkan sekitar 75 persen bencana yang terjadi di Indonesia merupakan bencana hidrometeorologi.
“Sumatera memang mengalami tantangan yang berat akibat degradasi lahan dan deforestasi,” kata Yahdil Harahap.
Menurutnya, bencana ekologi di Sumatera memberikan dampak yang luar biasa terhadap ekonomi dan ancaman kemiskinan di wilayah tersebut.
“Oleh karena itu Kementerian Desa terus berupaya melakukan pendampingan terhadap desa-desa yang terdampak, agar masyarakat di desa tersebut mampu bangkit dan tumbuh kembali, serta mampu mengantisipasi berbagai hal yang mungkin saja terjadi,” katanya.
“Karena desa yang kuat dan mandiri dapat membantu terwujudnya Indonesia Emas di tahun 2045.” Imbuh Yahdil Harahap.
Yahdil Harahap mengakui, Kementerian Desa tidak memiliki kewenangan dalam pembangunan infrastruktur desa, meskipun demikian, Kementerian Desa dapat memfasilitasi pendampingan desa untuk menjadikan sebuah desa yang mandiri dan tangguh.
Ia menjelaskan, selain memberdayakan para pendamping desa untuk terjun di wilayah-wilayah bencana, Kementerian Desa juga telah meluncurkan Indeks Risiko Iklim Desa (IRID) untuk mengukur dan memetakan tingkat kerentanan desa-desa terhadap dampak perubahan iklim.
“Targetnya adalah untuk menjadikan desa berketahanan iklim. Tahun 2024 telah terbentuk 33,73 persen desa berketahanan. Target tahun 2025 ini sebesar 38,73 persen,” katanya.
Yani Setiadiningrat dari Forum BUMDes menyampaikan, banyak BUMDes yang terdampak bencana ekologi di Sumatera dan Aceh. Hingga saat ini pihaknya masih terus melakukan pendataan dan berdasarkan laporan yang masuk, telah ada sekitar 50 BUMDes yang terdampak.
“BUMDES akan terus bersama sama dengan Kementerian Desa untuk membangun kembali desa pascabencana, khususnya di bidang ekonomi yang terdampak bencana,” kata Yani Setiadiningrat.
Sedangkan peneliti Swarna Dwipa Institute Febby Lintang menyampaikan bahwa bahaya rentan yang terjadi pascagempa khususnya terhadap perempuan, anak, Kesehatan, dan pendidikan.
Ia menyarankan perlu adanya upaya pemulihan gangguan mental kepada warga yang terdampak karena kejadian tersebut bisa mengakibatkan trauma yang cukup lama.
Sementara Tohenda menjelaskan dari sisi hukum mengenai penyebab utama yang terlihat di lapangan terjadinya bencana ekologi tersebut. Ia melihat bahwa telah terjadi pembalakan liar yang bertentangan dengan UU yang berlaku.
“Pembalakan liar memang tidak akan berdampak langsung pada saat itu juga, melainkan akan berakibat pada beberapa tahun ke depannya, dan itu terjadi pada bulan November hingga awal Desember kemarin yang mengakibatkan ribuan korban jiwa, dan banyak kerugian materiil dan imateriil.” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Sosiolog Sukma Widyanti menegaskan bahwa perlu dilakukan upaya-upaya khusus mengenai bencana di Sumatera, karena selain tragedi bencana juga merupakan tragedi kemanusiaan, dimana menelan korban jiwa hingga ribuan jumlahnya.
“Oleh karena diperlukan Langkah-langkah khusus oleh pihak-pihak terkait agar kejadian ini tidak terulang lagi di masa depan,” kata Sukma Widyanti.
Frans Saragih yang bertindak sebagai moderator menyimpulkan bahwa dari hasil dialog tersebut, SDI melihat Kementerian Desa dan PDT telah berupaya menemukan solusi mengenai apa yang harus dilakukan terhadap desa-desa yang terdampak.
“Selain itu pihak kementerian juga mencoba agar program mereka untuk menciptakan desa mandiri dan tangguh bisa diwujudkan secara nasional. Karena diharapkan dari desa-desa yang sudah mandiri akan mampu membangun Indonesia menuju Indonesia Emas di 2045,” ungkap Frans Saragih.
Google News: http://bit.ly/4omUVRy
Terbaru: https://jurnas.com/redir.php?p=latest
Langganan : https://www.facebook.com/jurnasnews/subscribe/
Youtube: https://www.youtube.com/@jurnastv1825?sub_confirmation=1
Swarna Dwipa Institute Bencana Sumatera Yahdil Harahap
