Ilustrasi Dana Desa (Foto: Istimewa)
Jakarta, Jurnas.com - Masuknya dana pembangunan dalam skala besar ke desa, termasuk dana desa, tidak secara otomatis mendorong pertumbuhan ekonomi lokal apabila tidak diiringi dengan tata kelola keuangan yang kuat dan terintegrasi.
Hal ini disampaikan oleh pakar akuntansi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Dr. Rudy Suryanto, yang menyebut persoalan utama pembangunan ekonomi desa saat ini bukan semata pada ketersediaan dana, melainkan aspek pengelolaan dana.
Dia menilai tanpa keberadaan lembaga keuangan desa yang dikelola secara profesional, dana yang masuk ke desa cenderung mengendap atau justru kembali keluar desa melalui transaksi dengan pihak eksternal.
"Pertumbuhan ekonomi tidak terjadi hanya karena dana tersedia. Ia baru terjadi ketika uang itu berputar, digunakan untuk membiayai aktivitas produktif, dan kembali lagi ke masyarakat desa," kata Rudy dikutip dari laman resmi UMY pada Kamis (25/12).
Menurut dia, lemahnya perputaran uang di desa selama ini disebabkan oleh keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan yang dekat dengan kebutuhan dan karakter masyarakat perdesaan.
Akibatnya, aktivitas ekonomi desa kerap bergantung pada aktor eksternal, sementara lembaga ekonomi lokal belum berfungsi optimal sebagai pengelola arus keuangan.
Dalam konteks ini, keberadaan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dinilai menjadi instrumen penting untuk memastikan dana pembangunan maupun dana usaha masyarakat dapat dikelola secara lebih terarah dan berkelanjutan.
Namun demikian, Rudy menegaskan bahwa pembentukan dan pengelolaan LKM tidak dapat dilakukan secara sembarangan.
"LKM mengelola dana masyarakat. Karena itu, tata kelola, akuntabilitas, dan kapasitas pengelolanya harus benar-benar siap. Tidak semua BUM Desa atau BUM Desa Bersama bisa langsung menjalankan fungsi keuangan tanpa persiapan yang matang," ujar dia.
Penguatan tata kelola keuangan desa, lanjut Rudy, perlu diarahkan pada pembentukan sistem yang mampu menghubungkan sumber dana dengan kebutuhan riil ekonomi desa, mulai dari pembiayaan usaha masyarakat, pengelolaan arus kas, hingga pencatatan keuangan yang transparan dan akuntabel.
Tanpa sistem tersebut, dana desa dalam jumlah besar justru berisiko tidak menghasilkan dampak ekonomi yang signifikan.
Dosen Program Studi Akuntansi UMY ini juga menekankan pentingnya pengawasan dan penilaian kelayakan yang ketat sebelum sebuah lembaga desa menjalankan fungsi keuangan. Mekanisme evaluasi oleh otoritas yang berwenang menjadi bagian penting untuk melindungi dana publik sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat.
Ke depan, Rudy mendorong adanya ruang dialog dan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan pengelola BUM Desa untuk merespons tantangan pengelolaan keuangan desa di tengah meningkatnya aktivitas ekonomi perdesaan.
Google News: http://bit.ly/4omUVRy
Terbaru: https://jurnas.com/redir.php?p=latest
Langganan : https://www.facebook.com/jurnasnews/subscribe/
Youtube: https://www.youtube.com/@jurnastv1825?sub_confirmation=1
Dana Desa Ekonomi Lokal Akademisi UMY Rudy Suryanto
