Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq (Foto: Ist)
Jakarta, Jurnas.com - Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq menekankan komitmen pemerintah bahwa keselamatan rakyat adalah prioritas utama dan kerusakan lingkungan tidak akan dibiarkan.
Penekanan itu disampaikan Menteri LH usai meninjau langsung dampak banjir bandang di Aceh Timur melalui peninjauan udara menggunakan helikopter baru-baru ini. Dia pun menyampaikan empati dan duka mendalam kepada seluruh masyarakat yang terdampak.
"Kami datang bukan hanya untuk melihat, tetapi untuk memastikan negara benar-benar hadir bagi masyarakat yang terdampak. Keselamatan rakyat adalah yang utama, dan lingkungan yang rusak tidak boleh terus dibiarkan," kata Menteri LH dalam keterangan resmi dikutip pada Selasa (16/12).
Menteri LH memaparkan, dari peninjauan udara terlihat bentang alam yang terdegradasi parah. Kawasan hulu yang seharusnya menjadi penyangga ekosistem kini tampak terbuka, alur sungai melebar tidak wajar, dan jejak longsoran tanah mengarah langsung ke permukiman warga.
"Kondisi ini menegaskan bahwa tragedi banjir bandang di Aceh Timur bukan semata peristiwa alam, melainkan sinyal keras adanya tekanan serius terhadap daya dukung lingkungan akibat aktivitas ilegal," katanya dalam keterangan tersebut.
Dalam peninjauan udara yang menyusuri wilayah Pesisir Timur Aceh, Menteri LH mengatakan pihaknya menemukan indikasi kuat penyerobotan kawasan hutan dan lahan untuk aktivitas perkebunan sawit dan pertambangan ilegal, termasuk pada wilayah lereng bukit dengan tingkat kemiringan ekstrem di atas 45 derajat.
Praktik tersebut, menurut Menteri LH, secara nyata menghilangkan fungsi hutan sebagai pengendali tata air alami dan meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi.
Dia mengingatkan bahwa pengelolaan lahan di kawasan dengan kemiringan ekstrem sangat berbahaya dan bertentangan dengan prinsip perlindungan lingkungan hidup. Praktik ilegal semacam ini tidak hanya menyebabkan kerusakan hutan dan lahan, tetapi juga mengancam nyawa masyarakat yang tinggal di wilayah hilir.
"Tidak ada toleransi bagi pelanggaran yang merusak lingkungan dan membahayakan rakyat. Siapa pun yang terbukti melanggar, akan kami tindak tegas sesuai hukum yang berlaku," imbuh Menteri LH.
Menindaklanjuti temuan lapangan, kata Menteri LH pihaknya segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dampak kerusakan hutan dan lahan di wilayah terdampak. Evaluasi ini mencakup penilaian kondisi hutan, Daerah Aliran Sungai, serta perubahan tata guna lahan yang terbukti berkontribusi terhadap meningkatnya risiko bencana.
"Kami menjamin, sejumlah korporasi yang diduga kuat berkontribusi terhadap kerusakan akan ditindak tegas melalui upaya paksa penegakan hukum," ujar dia.
Dia pun mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga lingkungan dan menghentikan praktik perusakan. Menteri LH mengatakan pihaknya membuka ruang kolaborasi untuk penguatan pemulihan hutan dan lahan berbasis data ilmiah dan praktik berkelanjutan, sebagai perlindungan nyata bagi keselamatan rakyat dan keberlanjutan masa depan Indonesia.
Google News: http://bit.ly/4omUVRy
Terbaru: https://jurnas.com/redir.php?p=latest
Langganan : https://www.facebook.com/jurnasnews/subscribe/
Youtube: https://www.youtube.com/@jurnastv1825?sub_confirmation=1
Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq Keselamatan Rakyat Kerusakan lingkungan Bencana Aceh
