Bendera Nahdlatul Ulama (NU) (Foto: Nu Jepara)
Jakarta, Jurnas.com - Pengasuh Pondok Pesantren (PP) Mamba`ul Ma`arif Denanyar Jombang, Kiai Abdussalam Shohib atau Gus Salam, menilai Muktamar Luar Biasa (MLB) menjadi solusi terbaik dalam menyelesaikan polemik di internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
"MLB solusi untuk mengakhiri perbuatan syubhat yang memenuhi unsur pelanggaran berat oleh para mandataris, dan mencabut mandat. Dan, MLB menjadi mekanisme konstitusional, elegan, dan bermartabat untuk menyelesaikan geger PBNU," kata Gus Salam pada Kamis (11/12).
Menurut Gus Salam, ada dua kaidah fiqhiyyah yang perlu direfleksikan dalam memahami geger di tubuh PBNU saat ini. Yakni, kaidah "alhalalu bayyinun wal haromu bayyiunun", dan kaidah "alhuduudu tasquthu bis syubuhaati".
Gus Salam menyebut polemik PBNU akhiranya tidak bisa dihindari. Keributan itu akan berkepanjangan karena masing-masing pihak akan meruncingkan dan menajamkan masalah yang dipertentangkan berdasar cara pandangnya.
Demikian pula, mereka akan saling berkelit dan menghindari jalan keluar yang tidak saling menguntungkan. Namun pada akhirnya, harus dipaksa berakhir.
"Saya sendiri sejak awal adalah pengusung pasangan mandataris Muktamar ke-34 NU di Lampung, teriring harapan jam’iyyah Nahdlatul Ulama menjadi hebat dengan harkat keluhurannya memasuki abad ke-2. Namun, konstruksi dan penyelenggaraan PBNU selanjutnya dibangun diatas landasan serta jiwa yang rapuh dan penuh prasangka," ujar dia.
Dalam perjalanan, lanjut Gus Salam, landasan ahlussunnah wal jamaah mulai diabaikan, mukadimah qonun asasi dikebiri, khittah NU dikangkangi, konstitusi dimainkan, keteladanan disepelekan, dan kebijaksanaan diruntuhkan.
"Yang tersisa adalah pelampiasan prasangka. Kepemimpinan berdasar sangkaan, dikira baik, padahal merusak. Disangka untuk menguatkan, padahal bisa melemahkan, bahkan menghancurkan. Dan, PBNU 2021-2026 diliputi oleh tindakan syubhat, yang semestinya dihindari, tapi justru dilakukan," dia menambahkan.
Gus Salam memandang polemik ini bermula dari keputusan rapat syuriyah PBNU (20/11) yang memutuskan Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf, melakukan dua pelanggaran berat yang merusak marwah, bahkan membahayakan jam’iyyah.
Konsekuensinya, Gus Yahya diminta mundur atau diberhentikan dari jabatannya. Gus Yahya dinilai sebagai syubhatul fail dari infiltrasi zionisme ke Indonesia, yang masuk melalui tubuh PBNU dan memfasilitasinya ke Universitas Indonesia (UI).
Bermula dari keterlibatan Gus Yahya dalam jejaring organisasi internasional berbasis di Amerika (2011), berjalan hingga menjadi Ketum PBNU (2021), dan tahun 2025 bekerjasama dengan CSCV melaksanakan Akademi Kepemimpinan Nasional (AKN) NU. Beberapa nara sumber atau mentor AKN NU terindikasi agen zionist, terutama Peter Berkowitz.
Selain itu, syubhatul fail dilakukan Gus Yahya dalam tata kelola keuangan PBNU, terutama aspek penerimaan dan pengeluaran keuangan pada rekening serta peruntukan pembayaran yang tidak transparan dan cenderung curang (froud), akuntabel dan auditabel.
Kemudian, perilaku itu dinilai melanggar prinsip tata kelola keuangan dan kekayaan sebagaimana dalam AD-ART NU serta melanggar ketentuan dua Perkum NU, sekaligus.
Sehingga, pada Selasa (9/12) di Hotel Sultan, Jakarta dalam gelaran Rapat Pleno PBNU yang dilaksanakan secara kelembagaan oleh Syuriyah PBNU, dikuatkan putusan pemberhentian Gus Yahya dari jabatannya dengan keputusan mengangkat Kiai Zulfa Musthofa sebagai Penjabat (Pj) Ketua Umum PBNU 2025-2026.
"Terhadap keputusan rapat pleno yang dilaksanakan oleh Syuriyah PBNU, Rais Aam, KH Miftachul Akhyar sebagai pimpinan tertinggi jam’iyyah dan KH Zulfa Musthofa, penerima mandat keputusan rapat pleno sebagai Penjabat Ketua Umum PBNU terindikasi melakukan tindakan syubhatut thorieq. Terlebih, kualitas penyelenggara dan kepesertaan rapat pleno memiliki legitimasi yang tidak maksimal," kata dia.
Sementara itu menurut Gus Salam, Kiai Miftachul Akhyar, melakukan kekeliruan yang tidak disadari, karena berprasangka syuriyah sebagai pimpinan tertinggi identik dengan pemiliki kekuasaan tertinggi (supremasi syuriyah) untuk memutuskan. Sedangkan Kiai Zulfa Musthofa menerima mandat keputusan rapat pleno yang dianggap sah, padahal mekanismenya kurang legitimate.
"Keduanya melakukan tindakan atas dasar mekanisme yang tidak shorih diatur dan tidak tegas dijabarkan dalam ART dan Peraturan NU. Sehingga, berada antara mekanisme yang boleh dilakukan dan terlarang dilakukan, namun kemudian tetap dilakuan," ujar Gus Salam.
"Pada konteks ini terjadi syubhatut thorieq. Jadi, saya memandang PBNU 2021-2026 telah banyak melakukan tindakan syubhat; yang semestinya dihindari, tapi justru dilakukan. Bahkan, tindakan-tindakan tersebut cenderung terlarang dan memenuhi unsur pelanggaran berat. Dan, secara organisasi semua itu adalah kesalahan kolektif oleh para mandataris muktamar ke-34 NU, di Lampung, sejak awal kepemimpinan," dia menambahkan.
Google News: http://bit.ly/4omUVRy
Terbaru: https://jurnas.com/redir.php?p=latest
Langganan : https://www.facebook.com/jurnasnews/subscribe/
Youtube: https://www.youtube.com/@jurnastv1825?sub_confirmation=1
Gus Salam Denanyar Polemik PBNU Muktamar PBNU MLB NU
