Kayu gelondongan di tengah banjir Sumatra (Foto: Antara Foto)
Jakarta, Jurnas.com - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso meminta pemerintah bersikap tegas terhadap para pihak, khususnya korporasi yang terbukti melakukan kejahatan lingkungan atau illegal logging. Ketegasan pemerintah diperlukan untuk memberi efek jera terhadap para pelaku.
Pernyataan Sugiat merespons bencana yang terjadi di Sumatera Utara. Beredar banyak video atau foto di media sosial yang menunjukkan banjir bandang di Sumatera Utara (Sumut), Sumatera Barat (Sumbar), dan Aceh, membawa material kayu.
Kuat dugaan kayu-kayu itu merupakan hasil pembalakan liar dari sejumlah korporasi. Bahkan, penyebab bencana yang terjadi di Sumatera juga disebut-sebut akibat dari `rakusnya` perusahaan-perusahaan tersebut untuk membabat hutan.
"Saya berharap juga pemerintah pusat tegas terkait dengan penegakan hukum atas kejahatan lingkungan. Seperti mana-mana perusahaan-perusahaan," kata Sugiat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (3/12).
Legislator dari Fraksi Partai Gerindra ini juga menyinggung data yang disampaikan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) terkait daftar perusahaan yang melakukan illegal logging atau pembalakan hutan liar.
Bagi Sugiat, tidak ada alasan pemerintah untuk tidak menghukum para pelaku illegal logging. Apalagi, kata dia, dampak banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di Sumatera cukup luas dan memprihatinkan.
"Kemarin kan kita sudah dapat informasi dari media bahwa Kementerian Kehutanan sudah punya data mana-mana perusahaan yang dianggap melakukan ilegal logging atau pembalakan liar. Saya pikir ya tegas saja dilakukan proses secara hukum," kata Sugiat.
"Supaya menimbulkan efek jera dan tata kelola lingkungannya ke depan juga harus lebih pro terhadap pelestarian lingkungan," timpalnya
Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengungkap ada delapan perusahaan yang beroperasi di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru, Sumatera Utara. Kedelapan perusahaan itu bakal dipanggil untuk dimintai penjelasan.
Pemanggilan juga dilakukan untuk menelusuri asal kayu yang terbawa arus banjir di wilayah tersebut. Sayangnya, Hanif masih enggan mengungkap identitas dari kedelapan korporasi tersebut.
"Ada delapan yang berdasarkan analisa citra satelit kami berkontribusi memperparah hujan ini. Jadi, kami sedang mendalami dan saya sudah minta di Deputi Gakkum untuk melakukan langkah-langkah cepat dan terukur," kata Hanif beberapa waktu lalu.
Google News: http://bit.ly/4omUVRy
Terbaru: https://jurnas.com/redir.php?p=latest
Langganan : https://www.facebook.com/jurnasnews/subscribe/
Youtube: https://www.youtube.com/@jurnastv1825?sub_confirmation=1
Warta DPR Komisi XIII pembalakan liar bencana Sumatera illegal logging Sugiat Santoso Legislat
