Dampak banjir bandang dan longsor yang menerjang sejumlah wilayah di Aceh dan Sumatera. Foto: ylbhi/jurnas
Jakarta, Jurnas.com - Istilah bencana nasional belakangan ini ramai diperbincangkan publik seiring meluasnya dampak banjir dan longsor di Sumatra, baik secara materil maupun non-materil. Perbicangan ini juga mengemuka karena warga mempertanyakan skala bencana dan respons pemerintah.
Namun, apa sebenarnya arti dari bencana nasional, dan bagaimana dampaknya bagi koran yang terdampak serta daerah yang menyandang status itu? Lalu bagaimana dengan dampaknya pada negara yang menetapkan status tersebut?
Bencana nasional adalah status resmi yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui Keputusan Presiden (Keppres) ketika suatu bencana alam atau non-alam terjadi dengan skala yang begitu besar sehingga melebihi kapasitas pemerintah daerah untuk menanganinya.
Biasanya, penetapan status ini memungkinkan pemerintah pusat mengambil alih kendali penuh, memobilisasi personel, alat, dan anggaran darurat, serta mengkoordinasikan bantuan nasional dan internasional.
Penetapan status bencana nasional bukan sekadar label administratif, melainkan langkah strategis yang membawa konsekuensi luas bagi korban terdampak, pemerintah pusat yang menetapkan dan pemerintah daerah yang ditetapkan, hingga citra negara.
Penetapan banjir dan longsor di Sumatra sebagai bencana nasional setidaknya akan mengubah pola penanganan secara menyeluruh karena kewenangan berpindah langsung ke pemerintah pusat. Peralihan ini membuat keputusan strategis dapat diambil lebih cepat dan koordinasi lapangan berjalan lebih terarah.
Dengan sentralisasi komando tersebut, pengerahan personel dan peralatan dapat dilakukan dalam skala besar sehingga evakuasi dan distribusi bantuan lebih efisien. Langkah ini sekaligus menutup celah tumpang tindih kewenangan yang kerap menghambat penanganan di tingkat daerah.
Selain itu, status nasional membuka akses penggunaan anggaran darurat yang lebih besar dan lebih cepat cair sehingga kebutuhan mendesak dapat dipenuhi tanpa menunggu prosedur berlapis. Kemudahan pengadaan dalam kondisi darurat memberi ruang bagi pemerintah untuk bergerak tanpa jeda, namun tetap bertanggung jawab secara hukum.
Ketika jalur pengambilan keputusan mengalir lebih cepat, pemerintah juga dapat membuka pintu bantuan internasional secara terukur sehingga dukungan teknis dan logistik dari negara sahabat bisa segera menguatkan operasi di lapangan. Kehadiran bantuan ini menjadi vital terutama saat skala kerusakan melebihi kemampuan nasional.
Di sisi lain, legitimasi hukum yang lebih kuat memungkinkan percepatan relokasi warga dari zona berisiko tinggi sehingga rehabilitasi kawasan dapat dimulai lebih awal. Penetapan status ini juga membuka peluang penataan ulang daerah aliran sungai yang selama ini menjadi sumber banjir.
Namun percepatan tersebut berdampingan dengan dampak sosial-ekonomi karena banyak warga kehilangan rumah, pekerjaan, dan akses layanan dasar untuk sementara waktu. Meski demikian, status nasional memungkinkan membuat pemulihan lebih terjamin melalui bantuan tunai, program kerja darurat, hingga perbaikan lahan pertanian secara bertahap.
Dalam konteks warga terdampak, status ini berpotensi memberi kepastian mengenai alur pemulihan dan relokasi sehingga beban psikologis dapat ditekan. Selain itu, perhatian nasional membuat keluhan dan kebutuhan warga lebih cepat ditindaklanjuti karena sorotan publik memperkuat akuntabilitas pemerintah.
Sementara itu, dari sisi citra negara, penetapan ini dapat memunculkan dua pandangan yang nampak saling bertolak belakang. Di satu sisi, dunia dapat memandang tingginya risiko ekologis Indonesia sebagai cermin kerentanan tata ruang, namun di sisi lain, langkah cepat yang transparan justru dapat meningkatkan reputasi Indonesia sebagai negara yang mampu mengelola krisis besar.
Dalam perspektif investasi, respons awal investor mungkin cenderung hati-hati karena mereka membaca risiko tambahan pada sektor infrastruktur dan rantai pasok. Tetapi bila pemerintah menunjukkan manajemen krisis yang stabil dan pemulihan yang terukur, kepercayaan investor justru bisa menguat karena stabilitas penanganan bencana menjadi indikator penting bagi keberlanjutan bisnis.
Selain itu, proses rekonstruksi pascabencana dapat membuka peluang investasi baru pada sektor-sektor pembangunan, energi, transportasi, hingga teknologi mitigasi bencana. Keseriusan pemerintah dalam menata ulang kawasan rawan banjir juga dapat dipandang sebagai komitmen terhadap ketahanan iklim jangka panjang.
Meski begitu, hingga kini belum ada keputusan resmi terkait penetapan status itu. Pemerintah belum menetapkan becana di Sumatra sebagai bencana nasional.
Sejarah menunjukkan bahwa Indonesia memang pernah menetapkan sejumlah bencana besar sebagai bencana nasional, meskipun frekuensinya tidak banyak. Keputusan ini biasanya diambil karena dampak bencana meluas, korban jiwa besar, dan penanganannya membutuhkan skala nasional.
Contoh paling nyata adalah gempa dan tsunami Aceh 2004, yang tercatat sebagai bencana alam terbesar dalam sejarah Indonesia. Gempa berkekuatan 9,1–9,3 magnitudo terjadi pada 26 Desember 2004 di lepas pantai barat Aceh, memicu tsunami raksasa yang melanda Aceh dan sebagian Sumatera Utara. Lebih dari 170.000 orang meninggal, ratusan ribu kehilangan tempat tinggal, dan kerusakan masif terjadi pada permukiman, jalan, pelabuhan, serta fasilitas publik.
Pemerintah menetapkan peristiwa ini sebagai bencana nasional melalui Keppres Nomor 112 Tahun 2004, sekaligus menetapkan hari berkabung nasional. Bahkan PBB menyatakan tsunami Aceh sebagai salah satu bencana kemanusiaan terbesar yang pernah terjadi, menegaskan bahwa skala bencana jauh melampaui kapasitas daerah.
Pengalaman sejarah itu menunjukkan bahwa penetapan status bencana nasional biasanya terjadi ketika skala bencana sudah melampaui kapasitas daerah, membutuhkan koordinasi lintas instansi, dan menuntut respons cepat agar korban dapat diselamatkan dan pemulihan bisa segera dilakukan.
Google News: http://bit.ly/4omUVRy
Terbaru: https://jurnas.com/redir.php?p=latest
Langganan : https://www.facebook.com/jurnasnews/subscribe/
Youtube: https://www.youtube.com/@jurnastv1825?sub_confirmation=1
Banjir Sumatra Bencana Nasional Penanganan Bencana
