Anggota DPR RI Fraksi Demokrat, Mulyadi. (Foto: Dok. Kumparan)
Jakarta, Jurnas.com - Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Mulyadi menegaskan bahwa bencana yang terjadi di sejumlah titik Sumatra Utara bukan lagi bencana daerah melainkan sudah tragedi nasional.
Dia menegaskan, pemulihan wilayah terdampak harus ada campur tangan pemerintah pusat.
"Kami dari Fraksi Demokrat meminta pemerintah segera menetapkan musibah yang terjadi di Sumatra sebagai Bencana Nasional, karena skala dan dampaknya sudah sangat besar," kata Mulyadi dalam keterangannya, Jakarta, Sabtu (29/11).
Dia menekankan, beban kerusakan infrastruktur, besarnya kerugian materiil, dan jumlah masyarakat terdampak sudah jauh melampaui kapasitas pemerintah daerah (pemda). Tanpa komando nasional, kata dia, percepatan penanganan dinilai akan berjalan lambat dan tidak terkoordinasi.
Tak hanya itu, Ketua DPD Partai Demokrat Sumatra Barat (Sumbar) ini menyatakan telah menerima sejumlah laporan lapangan yang memperlihatkan kondisi kritis akibat bencana banjir dan tanah longsor.
Mulyadi mengatakan puluhan korban jiwa dan ratusan rumah hanyut atau rusak parah akibat bencana tersebut. Bahkan, ribuan warga mengungsi di posko-posko darurat. Lalu, jalan nasional terputus, jembatan roboh, dan fasilitas umum lumpuh.
Lebih parah, jaringan listrik dan komunikasi padam di berbagai titik hingga mengakibatkan distribusi bantuan terhambat akibat akses terisolasi. Termasuk, aktivitas pertanian, perdagangan, dan perikanan terhenti.
Menurutnya, situasu ini menunjukkan bahwa kapasitas daerah sudah overcapacity dan penanganan membutuhkan dukungan nasional secara penuh.
Wakil Rakyat dari Dapil Sumbar II ini menegaskan bahwa penetapan status bencana nasional akan membuka akses terhadap pendanaan khusus, pengerahan alat berat dalam jumlah besar, mobilisasi personel SAR lintas kementerian, serta percepatan rekonstruksi pasca bencana.
"Penetapan status ini akan memudahkan koordinasi dalam tanggap darurat, rehabilitasi, hingga rekonstruksi wilayah terdampak," tegas Mulyadi.
Di samping dari itu, Mulyadi mengingatkan bila skala kerusakan dan banyaknya korban telah memenuhi seluruh kriteria agar status bencana nasional ditetapkan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
Berdasarkan data dari BPBD, BNPB, dan laporan lapangan menunjukkan bahwa bencana yang terjadi memenuhi enam indikator utama penetapan Bencana Nasional. Pertama, skala dampak bencana sangat luas, yakni melanda tiga provinsi sekaligus Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Jalur lintas Sumatra terputus, sejumlah jembatan runtuh, dan banyak permukiman terisolasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa dampak bencana sudah melampaui batas kewenangan pemerintah daerah.
Kedua, jumlah korban sangat besar. Lebih dari 170 orang meninggal dunia, puluhan masih hilang, dan ribuan warga mengungsi. Evakuasi dilakukan secara massal, sementara petugas di lapangan kewalahan menghadapi cuaca buruk serta akses yang sulit.
Ketiga, kerugian ekonomi sangat tinggi, dengan infrastruktur utama yang rusak berat, jalan tol amblas di beberapa titik, arus perdagangan terhenti, dan ribuan UMKM lumpuh. Potensi kerugian bahkan melampaui Rp1 triliun menunjukkan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat dan dunia usaha.
Keempat, kemampuan daerah sudah tidak mampu menahan eskalasi bencana. Pemerintah daerah telah menetapkan status darurat, namun akses yang terputus, distribusi bantuan yang tersendat, terbatasnya alat berat, dan minimnya tenaga evakuasi membuat penanganan tidak optimal tanpa bantuan penuh pemerintah pusat.
Kelima, situasi ini memerlukan komando nasional. Keenam, bencana telah mengganggu stabilitas nasional. Jalur logistik strategis lumpuh, listrik dan komunikasi padam di banyak wilayah, serta layanan publik terganggu.
"Kondisi ini berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi dan pemerintahan lintas provinsi di Sumatra," kata Mulyadi.
Sebagai bentuk kepedulian, Mulyadi menuturkan bila Partai Demokrat telah mengerahkan struktur dan relawan dari berbagai kabupaten/kota untuk membantu evakuasi, distribusi logistik, serta penguatan posko pengungsian.
Mulyadi memastikan bahwa dirinya akan terus mengawal penanganan bencana di tingkat pusat, termasuk mendesak percepatan langkah pemerintah agar masyarakat terdampak memperoleh perlindungan dan pemulihan secepat mungkin.
Google News: http://bit.ly/4omUVRy
Terbaru: https://jurnas.com/redir.php?p=latest
Langganan : https://www.facebook.com/jurnasnews/subscribe/
Youtube: https://www.youtube.com/@jurnastv1825?sub_confirmation=1
Warta DPR Politikus Demokrat Sumatera Utara Mulyadi Demokrat bencana banjir banjir badang
