Anggota Komisi XII DPR RI Mulyadi. (Foto: Dok. Parlementaria)
Jakarta, Jurnas.com - Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Mulyadi mendesak pemerintah segera menaikkan status bencana alam yang terjadi di sejumlah titik Pulau Sumatra bagian utara menjadi berstatus bencana nasional.
Keputusan menaikkan status menjadi bencana nasional itu penting mengingat tingkat kerusakan dari banjir bandang hingga longsor di Sumatra Utara (Sumut), Sumatra Barat (Sumbar), dan Aceh sangat mengkhawatirkan.
"Kami anggota dari Fraksi Demokrat meminta pemerintah segera menetapkan musibah yang terjadi di Sumatra sebagai bencana nasional," kata Mulyadi dalam keterangannya, Jakarta, Jumat (28/11).
Tak hanya kerusakan, bagi Ketua DPD Partai Demokrat Sumbar ini, jumlah korban yang terdampak dari bencana alam di Sumatra bagian utara itu sudah memenuhi syarat agar pemerintah segera menaikkan status bencana nasional.
"Kerusakan tidak hanya pada sarana dan prasarana, tapi juga jumlah korban, kerugian harta benda, hingga dampak sosial ekonomi," ucapnya.
Di samping dari itu, Mulyadi menyebut bila penetapan status bencana nasional sangat membantu pemerintah daerah selama proses penanganan banjir bandang dan longsor.
Sebab, kata dia, dengan status bencana nasional, pemerintah harus mengerahkan sumber daya nasional baik dari dana, logistik, personel SAR, relawan, serta koordinasi antar-lembaga dan kementerian untuk memulihkan wilayah terdampak.
"Inti dari pentingnya status bencana nasional ini untuk memudahkan proses koordinasi dalam proses tanggapan darurat, rehabilitasi, hingga rekonstruksi," katanya.
Sementara itu, data terkini yang disampaikan BNPB, jumlah korban tewas akibat bencana di Sumbar bertambah menjadi 23 orang. Lalu, tercatat juga 12 orang masih hilang.
"Untuk korban jiwa di seluruh Sumatera Barat itu 23 meninggal dunia, 12 hilang, dan 4 jiwa luka," kata Kepala BNPB Letjen Suharyanto.
Suharyanto juga menyebut ada 3.900 keluarga yang terdampak akibat bencana banjir dan longsor di Sumbar. Wilayah terparah adalah Padang Pariaman, Tanah Datar, Solok, dan Kota Padang.
"Kemudian pengungsi-pengungsi Sumatera Barat ini terdaftar ini ada 3.900 keluarga. Nah, yang agak parah memang di Sumatera Barat itu ada di Padang Pariaman, Tanah Datar, Kabupaten Solok, dan Kota Padang. Itu yang kelihatannya agak menonjol," ujarnya.
Google News: http://bit.ly/4omUVRy
Terbaru: https://jurnas.com/redir.php?p=latest
Langganan : https://www.facebook.com/jurnasnews/subscribe/
Youtube: https://www.youtube.com/@jurnastv1825?sub_confirmation=1
Demokrat Sumbar Banjir Bandang Sumbar Pemerintah Tetapkan Bencana Nasional Sumatera
