Kamis, 27/11/2025 21:18 WIB

Dolfie Soroti PDB 2025 Rendah, Dorong Mekeu Kontrol Belanja Pemerintah





Wakil Ketua Komisi XI DPR Dolfie O.F.P menyoroti rendahnya persentase laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) berdasarkan lapangan usaha pada tahun 2025.

Wakil Ketua Komisi XI DPR, Dolfie OFP

Jakarta, Jurnas.com - Wakil Ketua Komisi XI DPR Dolfie O.F.P menyoroti rendahnya persentase laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) berdasarkan lapangan usaha pada tahun 2025.

Demikian disampaikan Dolfie langsung kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dalam rapat kerja Komisi XI DPR RI bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Dalam rapat, Dolfie menilai capaian pertumbuhan berbagai sektor, khususnya yang banyak menyerap lapangan pekerjaan masih jauh dari proyeksi target pemerintah yang dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

"Yang on the track dan itu baru satu sektor yaitu pertanian, bagaimana dengan sektor-sektor yang lain? Belum terlihat dan kita juga enggak tahu apa kebijakan pemerintah," kata Dolfie di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (27/11).

Pemerintah Indonesia menargetkan pertumbuhan PDB dalam RPJMN 2025-2029 secara bertahap, dengan proyeksi awal berkisar antara 5,6 persen hingga 6,1 persen dan target akhir sebesar 8 persen pada 2029.

Terkait hal tersebut, Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) itu menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak dapat terdorong jika setiap Kementerian Lembaga yang bertanggung jawab pada setiap sektor lapangan usaha tersebut tidak mampu menghasilkan kebijakan dengan nilai tambah ekonomi.

"Sektor-sektor Ini 75 persen ada pengampunya di Kementerian Lembaga, kalau kementerian-kementerian ini hanya membelanjakan APBN saja ya enggak akan mendorong pertumbuhan ekonomi," kata Dolfie.

Oleh sebab itu, Wakil Rakyat dari Dapil Jawa Tengah (Jateng) IV itu mendukung Menteri Keuangan agar dapat mendorong pertumbuhan pada berbagai sektor lapangan usaha. Hal ini mengingat Kementerian Keuangan sudah diberikan kuasa oleh Presiden untuk menentukan kebijakan fiskal termasuk Logical Framework dari program-program Kementerian lembaga.

"Maksud saya sektor-sektor Kementerian lain didorong pak menteri untuk ada kebijakan-kebijakan yang bisa menghasilkan nilai tambah, kalau tidak dan hanya konsumsi terus ya (pertumbuhan ekonomi) segitu terus," kata Dolfie.

Menanggapi hal tersebut, Purbaya sendiri berkelakar bahwa banyak pihak yang `ribut` saat sebelumnya pernah melakukan hal tersebut.  "Tapi kan waktu saya begitu banyak yang ribut," ujarnya.

Purbaya sendiri menyambut baik dukungan Komisi XI DPR RI dan mengatakan pihaknya akan berupaya memastikan penggunaan APBN pada setiap kebijakan Kementerian Lembaga memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

"Kalau ditegaskan lagi seperti ini ya saya akan lihat lagi nanti. Saya pikir memang seharusnya kita bisa kontrol, paling tidak uang dipakai yang betul dan bisa menghasilkan impact ke pertumbuhan ekonomi yang baik. Jadi Terima kasih atas dukungannya," demikian Dolfie.

KEYWORD :

Komisi XI DPR Dolfie Soroti PDB 2025 Rendah Mekeu Kontrol Belanja Pemerintah Menkeu Purbaya




JURNAS VIDEO :

PILIHAN REDAKSI :