Rabu, 26/11/2025 18:55 WIB

Legislator NasDem Soroti UMP 2026: Negara Harus Hadir

Samrut Lellolsima | Rabu, 26/11/2025 18:41 WIB






Yang memutuskan UMP itu kepala daerah. Maka negara harus hadir. Kementerian Ketenagakerjaan harus mampu mendudukkan pengusaha dan serikat pekerja.

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi NasDem, Irma Suryani Chaniago. (Foto: Net)

Jakarta, Jurnas.com - Anggota Komisi IX DPR, Irma Suryani Chaniago menyoroti upah minimum provinsi (UMP) 2026. Isu tahunan yang tak pernah tuntas tersebut karena adanya tarik ulur kepentingan antara pengusaha dan serikat buruh.

Kewenangan penetapan UMP, UMR, dan UMK berada di tangan gubernur, bupati, dan wali kota.

“Yang memutuskan UMP itu kepala daerah. Maka negara harus hadir. Kementerian Ketenagakerjaan harus mampu mendudukkan pengusaha dan serikat pekerja agar tiap tahun tidak selalu ribut,” ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (26/11).

Politikus NasDem ini mengapresiasi langkah pemerintah yang menggelar sarasehan nasional bersama seluruh kepala Disnaker se-Indonesia. Upaya itu dinilai penting untuk menyusun skema baru penetapan UMP 2026.

Namun, ia mengingatkan langkah tersebut bukan solusi permanen. Menurutnya, persoalan kepastian upah hanya bisa diselesaikan melalui perubahan regulasi yang lebih komprehensif.

Irma menegaskan perlunya pemerintah segera membahas RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Regulasi induk tersebut, kata dia, menjadi dasar bagi penyusunan aturan baru termasuk mekanisme pengupahan.

“Kalau tidak ada dasar hukumnya, ya seperti sekarang, setiap tahun selalu ribut,” tegasnya.

Saat ini, Komisi IX DPR mulai mengumpulkan masukan dari berbagai pihak untuk merumuskan RUU Ketenagakerjaan.

Harapannya, aturan baru dapat menemukan titik temu yang adil bagi pengusaha maupun buruh dalam penetapan UMP.

“Harus dua-duanya diakomodasi. Kita harus mencari jalan tengah agar semua pihak punya satu misi,” ujar Irma.

Ia menambahkan, revisi undang-undang diharapkan mampu menciptakan kepastian hukum sehingga tidak lagi muncul kasus PHK massal atau perusahaan pailit akibat ketidakjelasan aturan ketenagakerjaan.

 

 

 

 

KEYWORD :

Warta DPR Komisi IX Legislator NasDem Irma Suryani Chaniago UMP 2026 Politikus NasDem




JURNAS VIDEO :

PILIHAN REDAKSI :


TERKINI

TERPOPULER