Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul (ketiga dari kanan) saat menghadiri penandatanganan nota kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan 37 Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur dengan BPS Kabupaten/Kota tentang Pengembangan Data dan Informasi Statistik untuk Sinergi Pembangunan daerah di Malang, Kamis (Foto: Kemensos)
Jakarta, Jurnas.com - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengapresiasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Badan Pusat Statistik (BPS) karena telah memperkuat kolaborasi dengan melibatkan Kabupaten/Kota dalam menindaklanjuti Inpres No 4 tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Menurut Mensos, kolaborasi tersebut adalah yang pertama di Indonesia. Sehingga dari tingkat kabupaten/kota dapat terhubung dengan Provinsi dan juga terhubung dengan Kementerian Sosial. Nantinya tidak hanya sampai di Kabupaten/Kota saja namun akan sampai ketingkat desa.
"Di desa itu ada layanan khusus disamping mengelola data tapi juga mengintervensi dari berbagai instansi, mulai dari penegak hukum sampai kebutuhan-kebutuhan masyarakat setempat yang paling mendesak bisa diatasi dengan model rujukan," ujar ujar Mensos Gus Ipul dalam keterangan resmi dikutip pada Jumat (21/11/2025).
Hal tersebut Gus Ipul sampaikan saat menghadiri penandatanganan nota kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Badan Pusat Statistik Republik Indonesia dan 37 Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota tentang Pengembangan Data dan Informasi Statistik untuk Sinergi Pembangunan daerah di Malang, Kamis (20/11/2025).
Pada kesempatan tersebut Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama BPS Jawa Timur juga meluncurkan aplikasi yang bernama Singosari. Sebuah sistem Informasi Pengelolaan Data Desa Terintegrasi yang berisi kumpulan informasi yang menampilkan fungsi sosial dan ekonomi dengan menggunakan basis DTSEN. Kedepan aplikasi Singosari juga akan dimanfaatkam untuk `Posyandu Reborn` program yang akan digagas oleh Gus Ipul.
"Jadi Pak Mendagri mengusulkan lembaga yang bisa dimanfaatkan adalah Pos Pelayanan Terpadu dengan memperkuat enam Standar Pelayanan Minimal dari Posyandu," ucapnya.
Gus Ipul menjelaskan dari Posyandu Reborn ini akan ada kolaborasi luar biasa dari pendamping atau relawan sosial yang ada di desa maupun TNI dan POLRI atau dari instansi lain untuk memperbaiki data secara bersama-sama.
Dari posyandu yang ada di desa dapat menjadi tempat yang menghubungkan dengan Badan Pusat Statistik untuk dilakukan verifikasi dan validasi. "Jadi insyaallah Posyandu Reborn ini akan menjadi wadah bersama bagi kita semua," ucap Gus Ipul.
Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Adininggar Widyasanti menyatakan bahwa BPS siap berkontribusi untuk menyajikan data statistik yang berkualiatas. Ia juga menyampaikan telah melakukan kolaborasi yang luar biasa dengan Kemensos.
"Dari waktu ke waktu, minggu ke minggu kami terus melakukan kolaborasi yang luar biasa," kata Amelia.
Gubernur Provinsi Jatim Khofifah Indar Parawansa menegaskan data akan sangat menentukan bagaimana sasaran dari program yang akan dilaksanakan bisa tepat sasaran. Ia juga menyampaikan komitmennya secara maksmal untuk Sekolah Rakyat karena menjadi salah satu upaya dalam pengentasan kemiskinan.
"Kami semua akan memberikan support atas program-program yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo dan Wapres Gibran dalam menciptakan generasi emas 2045," ujarnya.
Google News: http://bit.ly/4omUVRy
Terbaru: https://jurnas.com/redir.php?p=latest
Langganan : https://www.facebook.com/jurnasnews/subscribe/
Youtube: https://www.youtube.com/@jurnastv1825?sub_confirmation=1
Menteri Sosial Gus Ipul Pemprov Jatim Badan Pusat Statistik Inpres DTSEN
