Ketua Komite III DPD RI Dr. Filep Wamafma, S.H., M.Hum. Foto: dok. jurnas
JAKARTA, Jurnas.com - Senator Papua Barat, Dr. Filep Wamafma, S.H., M.Hum, menyampaikan pemerintah belum memiliki konsep atau strategi yang maksimal untuk menyelesaikan masalah Papua secara komprehensif atau menyeluruh.
Pasalnya, situasi keamanan masih terus membayangi dan belakangan semakin tidak stabil, utamanya di daerah Pegunungan Tengah dan Papua Barat.
“Saya melihat totalitas kita (pemerintah) masih fokus seputar politik kesejahteraan, ekonomi dan belum menyentuh pada substansi dasar,” ujar Dr. Filep Wamafma, S.H., M.Hum kepada wartawan, Jumat (31/10/2025).
Dr. Filep Wamafma yang juga menjabat Sekretaris MPR for Papua itu kerap kali menyuarakan upaya penyelesaian masalah Papua harus menyentuh akar masalah, baik dalam rapat kerja maupun rapat dengar pendapat (RDP) bersama Pemerintah Pusat dalam hal ini TNI, Polri, dan Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan hingga Kementerian Hukum.
“Saya sependapat dengan roadmap penanganan masalah Papua yang ditawarkan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) tentang empat masalah mendasar di Papua, ini strategis sehingga sangat perlu direspons cepat dan diaktualisasikan dengan optimal,” sebutnya.
Lebih lanjut Pace Jas Merah ini mengakui bahwa pembagunan ekonomi yang menjadi mesin penggerak kebijakan tetap berjalan, namun menurutnya hal ini belum menyelesaikan akar masalah Papua.
“Situasi saat ini masih banyak korban berjatuhan baik dari warga sipil, aparat keamanan (TNI-Polri), tenaga pendidik, maupun kesehatan. Jadi menurut saya selaku senator Papua Barat, dari masa pemerintahan reformasi hingga saat ini belum ada formula penyelesaian yang konkret,” tegas Senator Papua Barat.
Padahal, kata Dr. Filep, saat ini telah banyak kebijakan politik seperti pembentukan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP), dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otsus Papua termasuk memberikan kebijakan afirmasi di bidang pendidikan dan kesehatan.
“Kita apresiasi apa yang dilakukan pemerintah, banyak kebijkan afirmasi di berbagai sektor untuk Papua. Namun, hal-hal fundamental belum dituntaskan. Misalnya saja soal keadilan hukum seperti kasus pelanggaran HAM Berat di tanah Papua, yang telah direkomendasikan oleh Komnas HAM ke Kejaksaan Agung. Tapi bagaimana realisasinya? Ini yang kita tunggu wujud nyatanya, harus memberikan rasa keadilan,” sebut Dr. Filep.
“Oleh sebab itu, bagi saya semua kebijakan yang ada harus dievaluasi. Dan perlu fokus menyelesaikan masalah mendasar Papua dengan membuka ruang dialog atau ruang yang lebih spesifik terkait penyelesaian pelanggaran HAM maupun isu disintegrasi Bangsa,” tegasnya lagi.
Ia menekankan, hasil-hasil riset LIPI terkait masalah Papua dapat digunakan pemerintah untuk merumuskan formula penyelesaian konflik berkepanjangan di tanah Papua secara komprehensif.
“Jika akar masalah itu belum diselesaikan, maka sejumlah daerah di Papua akan terus masuk dalam zona tidak nyaman. Banyak warga sipil yang mengungsi dan lain sebagainya. Jika keamanan terganggu, bagaimana bicara soal kesejahteran,” kata Dr. Filep.
Lebih lanjut intelektual asli Papua ini juga mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto yang berani terlibat dalam penyelesaian Konflik Gaza, dan begitu pula Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mampu menyelesaikan konflik Aceh.
“Kami apresiasi langkah penyelesaian itu, tapi apakah masalah Papua dibiarkan begitu? Saya pikir ini menjadi pertanyaan besar bagi kita semua. Maka, saya berharap Presiden Prabowo segera menunjukkan aksi konkret melalui lembaga yang sudah dibentuk. Misalnya, komite yang dibentuk tidak saja mengawasi Otsus, tapi bisa menjembatani para pihak yang berkonflik,” kata Dr. Filep Wamafma.
Dia mengatakan, jika komite yang ditunjuk Presiden hanya mengawasi Otsus, maka fungsinya tidak berbeda dengan kinerja Majelis Rakyat Papua (MRP), DPR Otsus, dan BP3OKP.
“Maka saya sarankan kepada pemerintah, jauh lebih bagus komite eksekutif percepatan pembangunan Otsus Papua fokus saja selesaikan masalah politik Papua. Kita juga tidak menghendaki jika Papua disebut sebagai DOM, melihat pendekatan TNI maupun Polri-pun beda. Tapi faktanya kan ada peristiwa yang terjadi. Maka mau tidak mau, akar masalah Papua harus dituntaskan,” pungkasnya.
KEYWORD :Masalah Papua Filep Wamafma Papua Barat
