Ilustrasi uang rupiah (Foto: doknet)
Jakarta, Jurnas.com - Ekonom dari Universitas Gadjah Mada, Evi Noor Afifah, meminta pemerintah tak asal mengejar serapan anggaran, menyikapi polemik triliunan dana pemerintah daerah (pemda) yang mengendap di bank dan kas daerah.
Menurut Evi, fenomena dana mengendap bukan sepenuhnya baru dan perlu dilihat secara runtut dalam pola tahunannya.
"Kita perlu cermati data series-nya. Jika memang berpola, maka itu adalah siklus transfer ke daerah dan belanjanya. Berbagai proyek sering kali polanya seperti huruf S sesuai dengan termin pembayarannya," kata dia dilansir dari laman UGM pada Jumat (24/10).
Evi memandang percepatan realisasi belanja tidak hanya penting dari sisi ekonomi jangka pendek, tetapi juga memastikan program pembangunan benar-benar hadir dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
"Fungsi belanja pemerintah adalah mengalirkan dana ke berbagai aktivitas ekonomi. Kalau dibelanjakan sesuai peruntukannya, maka efek penggandanya akan bergerak ke sektor-sektor lain," ujar Evi.
Meski begitu, dia mengingatkan bahwa penyerapan anggaran yang cepat saja tidak cukup. Sebab, untuk mewujudkan berbagai capaian pembangunan yang diharapkan, anggaran belanja merupakan syarat penting.
"Belanja pemerintah harus berkualitas, tepat waktu, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi publik," dia menambahkan.
Sebelumnya, Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, menyoroti tingginya dana milik pemerintah daerah yang masih mengendap di bank dan kas daerah, sementara perekonomian nasional membutuhkan dorongan belanja untuk memperkuat daya beli masyarakat.
Sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) setiap tahun tercatat menumpuk dalam jumlah triliunan rupiah, menunjukkan masih rendahnya efektivitas penyaluran belanja pemerintah daerah ke sektor produktif yang menyentuh masyarakat.
KEYWORD :Dana Pemda Mengendap Ekonom UGM Evi Noor Afifah
