Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Adian Napitupulu. (Foto: Ist)
Jakarta, Jurnas.com - Pemerintah harus melakukan kajian ulang terhadap decoration:none;color:red;font-weight:bold">pembengkakan biaya proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh). Hal itu penting untuk menemukan penyebab dan mencegah kejadian serupa di masa depan.
Demikian disampaikan Anggota decoration:none;color:red;font-weight:bold">Komisi V DPR RI dian_Napitupulu/" style="text-decoration:none;color:red;font-weight:bold">Adian Napitupulu melalui keterangan resminya dikutip Selasa (21/10).
“Memang seharusnya dikaji ulang bagaimana bisa terjadi decoration:none;color:red;font-weight:bold">pembengkakan biaya untuk kereta cepat itu,” tegasnya.
Adian melontarkan pernyataan itu merespons penolakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terhadap penggunaan APBN untuk membayar utang proyek Whoosh.
decoration:none;color:red;font-weight:bold">Wasekjen DPP PDIP ini menilai, penolakan tersebut harus dilihat sebagai sinyal adanya persoalan serius dalam pengelolaan proyek strategis nasional tersebut.
Pemerintah, lanjut Adian, perlu membandingkan biaya pembangunan proyek Whoosh dengan negara lain, seperti Jepang dan China, yang menggunakan teknologi serupa.
“Dibandingkan saja harganya, lalu diperiksa kenapa kita bisa lebih mahal. Bagaimana perjanjian awalnya, siapa yang melakukan negosiasi, dan sebagainya,” kata Legislator Dapil Jawa Barat V ini.
5 Buah yang Lebih Sehat Dimakan dengan Kulitnya
Lanjut Adian, meski Menteri Keuangan menolak pembayaran utang menggunakan APBN, pemerintah tetap wajib melakukan evaluasi menyeluruh terhadap manajemen proyek.
Sekjen Pena 98 ini juga menyoroti rencana perpanjangan rute hingga Surabaya yang menurutnya perlu perencanaan matang agar tidak mengulang masalah serupa.
“Gagasannya bagus, tapi cara merealisasikannya juga harus bagus,” tegasnya.
Lebih lanjut Adian menjelaskan, hampir setiap proyek besar di Indonesia sering mengalami decoration:none;color:red;font-weight:bold">pembengkakan biaya, dan jika proyek ini akhirnya menggunakan APBN, pemerintah harus menjelaskan secara terbuka hasil evaluasinya.
“Kalau sampai menggunakan APBN, berarti mengkhianati janji awal. Maka perlu ditelusuri siapa yang bernegosiasi, berapa harga yang patut, dan apakah perjanjian itu dibuat dengan niat baik,” demikian Wakil Ketua BAM DPR RI ini.
KEYWORD :
Warta DPR Komisi V Adian Napitupulu Kereta Cepat Whoosh Wasekjen DPP PDIP pembengkakan biaya d
