Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Komisi IV, Panggah Susanto
Jakarta, Jurnas.com - Kebijakan baru pemerintah terkait distribusi pupuk bersubsidi telah membawa perubahan nyata di lapangan.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Panggah Susanto menilai, sistem baru yang lebih sederhana dan tepat sasaran menjadi langkah penting dalam memperkuat ketahanan pangan nasional, khususnya di daerah sentra beras seperti Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.
“Distribusi pupuk sekarang sudah jauh lebih sederhana dan tepat sasaran. Petani di Banyuasin sendiri mengaku tidak ada lagi hambatan berarti dalam mendapatkan pupuk bersubsidi,” katanya dalam keterangan resmi, Kamis (16/10).
Hal yang sama diutarakan Panggah usai melakukan peninjauan lapangan gabungan DPR ke Kabupaten Banyuasin, kemarin.
Dia menjelaskan, penyederhanaan sistem distribusi pupuk merupakan hasil penerapan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 yang mengatur pengelolaan dan penyaluran pupuk bersubsidi hanya melibatkan dua institusi utama, yakni Kementerian Pertanian dan PT Pupuk Indonesia (Persero).
“Dengan dua lembaga ini saja, rantai birokrasi menjadi lebih pendek. Produksi, perencanaan, dan distribusi pupuk bisa dikontrol lebih efektif. Jadi tidak lagi berlapis seperti dulu,” jelas Politikus Golkar tersebut.
Dalam dialog bersama kelompok tani dan penyuluh pertanian di lapangan, Panggah menemukan bahwa implementasi kebijakan ini telah menunjukkan hasil positif. Para petani mengaku kini lebih mudah memperoleh pupuk, dengan stok yang tersedia dan distribusi yang lebih cepat.
“Mereka menyampaikan bahwa persoalan pupuk tidak lagi menjadi kendala besar. Stoknya tersedia dan distribusinya berjalan baik. Ini artinya regulasi baru sudah berjalan sesuai harapan,” ungkapnya.
Meski begitu, Panggah juga menyampaikan aspirasi petani yang berharap agar seluruh kebutuhan pupuk di sentra produksi pangan dapat disubsidi penuh oleh pemerintah, tanpa perbedaan antara pupuk subsidi dan non-subsidi.
“Para petani meminta agar seluruh pupuk di wilayah produktif seperti Banyuasin disubsidi penuh. Ini masuk akal, karena daerah ini merupakan salah satu penopang utama ketahanan pangan nasional,” tambahnya.
Menurutnya, aspirasi tersebut sejalan dengan peningkatan alokasi anggaran subsidi pupuk nasional tahun 2025 yang digelontorkan pemerintah.
“Anggaran subsidi pupuk meningkat cukup signifikan. Jadi, kalau pemerintah memprioritaskan sentra beras seperti Banyuasin, itu sangat logis dan strategis,” terangnya.
Lebih lanjut, Panggah menegaskan bahwa kelancaran distribusi pupuk merupakan salah satu fondasi utama untuk mencapai target swasembada pangan nasional tahun 2027 sebagaimana dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai, keberhasilan sistem distribusi pupuk di Banyuasin dapat dijadikan model nasional bagi daerah lain.
“Banyuasin ini contoh nyata. Dengan sistem distribusi yang efisien, petani lebih tenang, produktivitas naik, dan daya saing hasil pertanian ikut meningkat,” tegasnya.
Ia memastikan, DPR melalui Komisi IV akan terus melakukan pengawasan ketat terhadap penyaluran pupuk bersubsidi, agar kebijakan pemerintah benar-benar berdampak langsung bagi petani.
“Karena kebijakan pupuk adalah satu dari tiga faktor kunci dalam program pangan nasional — selain ketersediaan benih unggul dan perbaikan infrastruktur seperti irigasi serta akses jalan,” ujar Panggah.
“Kalau tiga hal ini berjalan serempak — pupuk, benih, dan infrastruktur — maka target swasembada bukan lagi sekadar wacana. Saya optimistis kita bisa mencapainya pada 2027,” pungkasnya.
KEYWORD :
Warta DPR Komisi IV Politikus Golkar Panggah Susanto pupuk bersubsidi swasembada pangan
