Proses SPMB di Kota Padang, Sumatera Barat (Foto: Ist)
Jakarta, Jurnas.com - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemdikdasmen) mempertegas tekad untuk memperkuat kolaborasi dengan sekolah swasta melalui kebijakan pendidikan yang berkeadilan dan inklusif.
Semangat tersebut diwujudkan dalam Seminar Nasional bertajuk `Evaluasi SPMB Menuju Pendidikan Berkualitas dan Inklusif` yang berlangsung di Makassar, Sulawesi Selatan, pada Sabtu (11/10).
Acara ini berhasil menarik perhatian lebih dari 800 peserta dari berbagai daerah, baik yang hadir langsung maupun secara daring. Sejumlah tokoh penting turut hadir, antara lain Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Anggota Komisi X DPR RI Muslimin Bando, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Jufri Rahman, Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Nasional Ki Saur Panjaitan XIII, serta Ketua BMPS Sulawesi Selatan Irman Yasin Limpo.
Dalam sambutannya, Menteri Abdul Mu’ti mengatakan bahwa pelaksanaan SPMB merupakan langkah konkret pemerintah untuk memastikan sistem penerimaan peserta didik berjalan secara transparan, adil, dan tidak diskriminatif.
"Setiap anak Indonesia berhak memperoleh pendidikan bermutu tanpa diskriminasi baik karena ekonomi, agama, maupun kondisi fisik. Itu amanat konstitusi," ujar Mendikdasmen.
Mu’ti menjelaskan bahwa kebijakan SPMB kini memiliki empat jalur penerimaan: domisili, prestasi, afirmasi, dan mutasi. Penggunaan istilah domisili menggantikan zonasi dimaksudkan untuk menghilangkan stigma negatif dan memperluas makna inklusivitas.
Dia juga mengumumkan bahwa Tes Kemampuan Akademik (TKA) akan mulai diuji coba pada November 2025 untuk jalur prestasi akademik, sementara jenjang SD dan SMP akan menerapkannya pada Maret 2026.
Lebih jauh, Mu’ti menekankan pentingnya kolaborasi dengan sekolah swasta sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Dia menyebut bahwa pemerintah telah mengalokasikan sebagian anggaran revitalisasi untuk mendukung peningkatan kualitas sekolah swasta.
"Pendidikan negeri dan swasta adalah mitra strategis. Tahun ini, 23 persen anggaran revitalisasi kami berikan kepada sekolah swasta. Ini bukti bahwa semua anak bangsa berhak atas pendidikan yang bermutu," dia menambahkan.
Selain itu, ia mengapresiasi pelaksanaan SPMB di Sulawesi Selatan yang dinilai berjalan efektif berkat kerja sama erat antara Dinas Pendidikan, Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP), dan BMPS setempat.
Sementara itu, Anggota Komisi X DPR RI Muslimin Bando turut memuji langkah Kemendikdasmen yang dinilai berpihak pada pemerataan kesempatan pendidikan, baik di sekolah negeri maupun swasta.
"Saya bangga karena visi Bapak Menteri begitu jelas: Pendidikan bermutu untuk semua. Kalimat sederhana, tapi sarat makna. ‘Bermutu’ berarti berkualitas, dan ‘untuk semua’ berarti tanpa diskriminasi," kata dia.
Sebagai mantan kepala sekolah swasta, dia menekankan pentingnya kesetaraan status dan kesejahteraan guru swasta agar dapat berkontribusi optimal bagi pendidikan nasional.
"Sekolah swasta telah melahirkan banyak pemimpin bangsa. Karena itu, kami di Komisi X akan terus mengawal agar sekolah swasta memiliki ruang tumbuh yang setara," ujar dia.
KEYWORD :Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu`ti SPMB 2025 Penerimaaan Murid Baru
