Senin, 13/10/2025 19:52 WIB

Komisi X DPR Puji Gagasan School Kitchen MBG: Sejalan dengan Semangat Desentralisasi Pendidikan

Konsep ini memberikan ruang bagi sekolah yang memiliki kemampuan untuk mengelola penyediaan makanan secara mandiri, selama memenuhi persyaratan teknis dan lolos verifikasi dari BGN. Ini sejalan dengan semangat desentralisasi dalam sistem pendidikan.

Wakil Ketua Komisi X DPR Fraksi PKB, Lalu Hadrian Irfani. (Foto: Ist)

Jakarta, Jurnas.com - Kalangan dewan mengapresiasi gagasan penerapan konsep School Kitchen sebagai bagian dari pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah. 

Konsep ini sebelumnya diusulkan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, yang membuka peluang bagi sekolah untuk mengelola dapur mandiri.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani menjelaskan, pendekatan tersebut merupakan inovasi yang memungkinkan satuan pendidikan menyediakan makanan bergizi secara langsung, dengan tetap mengikuti standar kelayakan yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

“Konsep ini memberikan ruang bagi sekolah yang memiliki kemampuan untuk mengelola penyediaan makanan secara mandiri, selama memenuhi persyaratan teknis dan lolos verifikasi dari BGN. Ini sejalan dengan semangat desentralisasi dalam sistem pendidikan,” ujar Hadrian dalam pernyataan resminya, Senin (13/10).

Ia juga menekankan pentingnya dukungan regulasi dan sinergi antar kementerian agar pelaksanaan MBG melalui School Kitchen dapat berjalan efektif. 

Komisi X DPR RI, lanjut Hadrian, akan mendorong agar regulasi MBG mencakup aspek teknis seperti standar gizi, keamanan pangan, sistem pembinaan, serta insentif bagi sekolah yang memenuhi kriteria.

Lalu turut menyoroti fleksibilitas konsep ini, yang memungkinkan sekolah menyesuaikan menu dengan potensi pangan lokal dan kondisi geografis masing-masing wilayah.

“Sekolah di daerah agraris atau terpencil bisa memanfaatkan sumber daya lokal untuk mendukung program ini. Dengan begitu, kita tidak hanya mengatasi tantangan distribusi, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan berbasis komunitas,” jelasnya.

Komisi X DPR RI berkomitmen untuk mengawal proses penyusunan regulasi MBG, termasuk memastikan dukungan anggaran dari APBN maupun APBD. Selain itu, pelatihan pengelolaan dapur dan sanitasi pangan akan difasilitasi agar sekolah siap menjalankan peran barunya.

“Tujuan utama dari program ini adalah memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan asupan gizi yang cukup agar tumbuh sehat dan siap belajar. Konsep School Kitchen.

 

KEYWORD :

Warta DPR Komisi X School Kitchen pendidikan desentralisasi MBG Lalu Hadrian Irfani




JURNAS VIDEO :

PILIHAN REDAKSI :