Menteri Haji dan Umroh Mochamad Irfan atau Gus Irfan di Gedung Merah Putih KPK.
Jakarta, Jurnas.com - Menteri Haji dan Umroh Mochamad Irfan atau Gus Irfan dan jajaran melakukan audiensi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih pada hari ini, Jumat, 3 Oktober 2025.
Gus Irfan mangatakan pihaknya meminta pendampingan kepada KPK terkait proses pelaksanaan ibadah haji dan umroh. Hal itu dilakukan agar seluruh prosesnya dapat berjalan sesuai aturan.
"Pertama tentu terkait dengan situasi proses haji di kita, kemudian proses bisnis haji yang akan kita lakukan dan sudah kita lakukan," kata Irfan kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
"Kita ingin agar selalu mendapat pendampingan dari KPK untuk memastikan bahwa semua proses yang kita lakukan sesuai dengan aturan seperti amanat dari presiden bahwa proses haji harus dilakukan secara akuntabel dan transparan," tambahnya.
Selain itu, Irfan juga telah menyerahkan sebanyak 200 nama calon pejabat di Kementerian Haji dan Umroh kepada KPK.
Dari ratusan calon pejabat itu, mayoritas berasal dari internal Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji (PHU) Kementerian Agama. Dia meminta KPK untuk menelusuri rekam jejaknya.
"Supaya tidak ada permasalahan di kemudian hari di Kementerian Haji," kata dia.
Di kesempatan yang sama, Sekjen KPK Cahya Hardianto Harefa menyambut baik audiensi yang dilakukan Kementerian Haji dan Umrah.
Dia mengatakan pimpinan KPK sudah menyampaikan kepada Irfan beserta jajaran agar mengerjakan program termasuk penyelenggaraan haji secara transparan dan akuntabel.
"KPK juga menyampaikan bahwa KPK sudah pernah melakukan kajian-kajian, telaahan dan bahkan juga penyelidikan terkait dengan kegiatan haji ini. Harapannya ke depan, proses terkait dengan kepengurusan dan pengelolaan jemaah haji kita ini makin hari makin lebih baik," ungkap Cahya.
KEYWORD :KPK Menteri Haji Kementerian Haji dan Umroh Gus Irfan Ibadah Haji
