Ketua DPR RI, Puan Maharani
Jakarta, Jurnas.com - Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2024-2025 dalam rapat paripurna khusus hari ini. Paripurna khusus ini diadakan untuk memperingati HUT ke-80 DPR RI.
Rapat paripurna khusus ini digelar di Gedung Nusantara II Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/10/2025). Dalam kinerja dewan selama satu tahun sejak dilantik pada Agustus 2024 lalu, Puan mengungkapkan DPR RI telah menelurkan 16 Undang-Undang dan menerima ribuan pengaduan masyarakat, paling banyak terkait persoalan hukum.
"Pasal 1 Ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menegaskan bahwa `kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar`. Artinya, rakyatlah pemegang kekuasaan tertinggi, DPR RI hanya pelaksana amanat itu," kata Puan dalam laporannya.
"Inilah saatnya bagi kita, DPR RI, untuk merefleksikan sejauh mana kita telah menjalankan amanat yang dipercayakan rakyat kepada kita," sambung perempuan pertama yang menjabat sebagai ketua DPR RI itu.
Puan menekankan, kedaulatan rakyat yang dijalankan oleh DPR RI tidak boleh berhenti hanya pada prosedur, melainkan harus dijalankan melalui kerja nyata dalam mewujudkan keberpihakan pada kepentingan rakyat.
Laporkan Kinerja Tahunan dalam Rangka HUT DPR, Puan Singgung Demo Agustus dan Sampaikan Dukacita
Puan juga menegaskan, DPR RI harus dapat menghadirkan kedaulatan rakyat dalam kehidupan berbangsa, yaitu mewakili kepentingan rakyat dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Diantaranya, mewakili kepentingan rakyat dalam membentuk Undang-Undang, menyusun APBN, mengawasi jalannya pemerintahan, serta melaksanakan diplomasi Parlemen.
"Kedaulatan rakyat yang kita jalankan hari ini diuji oleh persoalan nyata yang dihadapi oleh rakyat, antara lain, tuntutan rakyat untuk hidup layak dan bermartabat, ketersediaan lapangan kerja, layanan kesehatan dan pendidikan yang lebih mudah, pengentasan kesenjangan sosial ekonomi dan pembangunan antar daerah," papar Puan.
Menjawab semua itu, terang Puan, DPR RI disebut telah berupaya mewujudkan kebijakan yang hadir dalam kehidupan rakyat selama Tahun Sidang 2024–2025. Adapun tema Laporan Kinerja Tahun Sidang 2024-2025 yakni ‘DPR RI: Pilar Demokrasi Perkuat Kedaulatan Rakyat’.
"Ini menjadi pengikat komitmen bagi kita bahwa kedaulatan rakyat adalah amanat dalam menjalankan fungsi konstitusional DPR RI," tegas cucu Bung Karno tersebut.
Puan lantas menyampaikan bahwa sepanjang Tahun Sidang 2024-2025 ini, DPR RI bersama dengan Pemerintah telah menyelesaikan 16 (enam belas) Rancangan Undang-Undang menjadi Undang-Undang, serta sedang membahas 10 (sepuluh) Rancangan Undang-Undang yang berada pada tahap Pembicaraan Tingkat I.
Dalam fungsi anggaran, kata Puan, DPR RI bersama Pemerintah telah melaksanakan serangkaian pembahasan, pengawasan, hingga pertanggung jawaban anggaran negara.
"Dalam setiap pembahasan anggaran Negara, DPR RI, melalui Alat Kelengkapan Dewan, mencermati efektivitas penggunaan anggaran, serta memberikan masukan kritis dan rekomendasi agar alokasi anggaran benar-benar memberi manfaat nyata bagi rakyat," ungkap Puan.
Kemudian dalam melaksanakan fungsi pengawasan, Puan mengungkap dalam setahun ini DPR RI telah membentuk Tim Pengawas, Tim Pemantau dan Panitia Kerja Pengawasan, melakukan Rapat Dengar Pendapat atau Rapat Dengar Pendapat Umum, serta kunjungan kerja sebagai respon atas berbagai isu yang terjadi di masyarakat.
Sementara untuk kegiatan-kegiatan di seluruh Alat Kelengkapan Dewan (AKD) selama Tahun Sidang 2024-2025, DPR RI telah menyelenggarakan Rapat Kerja sebanyak 282 rapat, Rapat Dengar Pendapat sebanyak 259 rapat, Rapat Dengar Pendapat Umum sebanyak 196 rapat, dan Kunjungan Kerja Pengawasan sebanyak 560 Kunjungan Kerja.
DPR RI pun telah menerima aspirasi masyarakat yang disampaikan tertulis, baik secara fisik maupun online melalui website DPR RI. Puan menjelaskan, sejak tanggal 1 Oktober 2024 hingga 11 Agustus 2025, DPR RI telah menerima aspirasi dan pengaduan masyarakat sebanyak 6,297 yang terdiri dari 5.519 pengaduan melalui surat, dan 778 pengaduan melalui website.
"Aspirasi tersebut telah diteruskan kepada Alat Kelengkapan Dewan untuk ditindaklanjuti melalui rekomendasi rekomendasi kepada Pemerintah," jelasnya.
"Dari total aspirasi dan pengaduan masyarakat yang diteruskan kepada Alat Kelengkapan Dewan, terdapat lima bidang permasalahan yang mendominasi, antara lain bidang hukum, bidang pertanahan dan reforma agraria, aparatur negara dan reformasi birokrasi, koperasi dan agama," lanjut Puan.
Sementara fungsi pengawasan DPR RI disebut Puan diarahkan untuk meningkatkan kinerja Pemerintah dalam menyelesaikan urusan-urusan rakyat sehingga hidup rakyat semakin mudah dan sejahtera.
Lebih lanjut, Puan menuturkan, DPR RI juga telah melakukan pengajuan, pemberian persetujuan, atau pemberian pertimbangan konsultasi terhadap calon pemimpin lembaga negara dan badan yudikatif, seperti Kepala Badan Intelijen Negara, Pimpinan KPK, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Hakim Konstitusi, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, dan posisi strategis lainnya.
Sebagai bagian dari masyarakat internasional, DPR RI juga menjalankan peran diplomasi parlemen. Menurut Puan, kegiatan diplomasi tersebut meliputi beragam isu.
“Antara lain perubahan iklim, tujuan pembangunan berkelanjutan, isu kesehatan, partisipasi perempuan dalam politik, perdagangan digital dan e-commerce, konflik geopolitik, kemerdekaan Palestina, isu kemanusiaan di Myanmar, serta keterbukaan parlemen," urai mantan Menko PMK itu.
Puan mengatakan, Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2024-2025 disampaikan secara lengkap dalam bentuk dokumen, kepada semua kalangan, sebagai bentuk pertanggungjawaban DPR RI kepada rakyat.
"Semua upaya DPR RI tersebut selalu dan masih akan membutuhkan perhatian dan pengawalan dari kita semua melalui fungsi konstitusional yang berkelanjutan,” ungkap Puan.
“Sehingga dapat menghadirkan kemajuan dalam setiap aspek kehidupan rakyat yang semakin baik; dan semakin nyata dirasakan manfaatnya dalam kehidupan rakyat," pungkasnya.
KEYWORD :Ketua DPR Puan Maharani DPR Telurkan 16 UU DPR Terima Ribuan Pengaduan Masalah Hukum Mendominasi
