Senin, 29/09/2025 14:50 WIB

Tuntas Buta Aksara 2030, Pendidikan Formal dan Informal Diperkuat

Pemerintah memproyeksikan penuntasan buta aksara pada 2030 mendatang. Karena itu, pendidikan nonformal dan informal (PNFI) diperkuat guna mengurangi angka buta aksara pada masyarakat, salah satunya melalui pendidikan keaksaraan.

Dirjen Pendidikan Vokasi PKPLK, Tatang Muttaqin (Foto: Ist)

Jakarta, Jurnas.com - Pemerintah memproyeksikan penuntasan buta aksara pada 2030 mendatang. Karena itu, pendidikan nonformal dan informal (PNFI) diperkuat guna mengurangi angka buta aksara pada masyarakat, salah satunya melalui pendidikan keaksaraan.

Salah satu praktik baik dalam penuntasan buta aksara terjadi di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Bupati Yahukimo, Didimus Yahuli, menekankan program penurunan buta aksara melalui jenjang pendidikan nonformal dan informal selain jalur pendidikan formal. Strategi tersebut dilakukan mengingat geografis Yahukimo yang sulit dijangkau serta minimnya sarana pendidikan.

"Kami terus berkomitmen untuk menekan buta aksara ini. Kami terus melakukan intervensi terhadap masyarakat. Setidaknya masyarakat usia 15-50 tahun di Yahukimo tidak ada yang tidak bisa baca dan berhitung," kata Bupati Didimus saat acara Gebyar PNFI dan Perayaan Hari Aksara Internasional (HAI) 2025 di Jakarta, pada Jumat (26/9).

Melalui program Yahukimo Cerdas, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Yahukimo, lanjut Bupati Didimus, menggandeng dan berkolaborasi dengan sejumlah pihak, di antaranya LSM, PKK, hingga tokoh-tokoh agama untuk membantu menekan angka buta aksara di kabupaten tersebut.

"Kami bekerja sama dengan beberapa yayasan, seperti Yayasan Serafim untuk kontrak guru dari Indonesia Cerdas. Kemudian, kami bekerja sama dengan kecamatan-kecamatan untuk memberantas buta huruf," Bupati Didimus menambahkan.

Program literasi juga terus digencarkan dengan membangun pojok-pojok baca di 26 desa/kelurahan yang ada, termasuk membangun perpustakaan daerah. Langkah tersebut juga dirasa turut berdampakdalam menurunkan angka buta aksara di Yahukimo dari sekitar 5.000 orang pada 2020 menjadi sekitar 2.000 orang para 2024.

Selain itu, Pemkab Yahukimo juga akan memprogramkan pendidikan kesetaraan untuk memperoleh ijazah Paket A,B, dan C. Langkah ini sekaligus untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Yahukimo.

"Cita-cita mendasar kami adalah bagaimana orang Yahukimo sehat, cerdas, dalam artian tahu baca dan tahu hitung agar mereka dapat percaya diri, kreatif, dan menjadi mandiri," ujar Didimus Yahuli.

Ketua Umum DPP Forum Komunikasi PKBM Indonesia, Tuppu Bulu Alam, mengatakan bahwa program-program pendidikan nonformal dan informal dirancang secara fleksibel untuk memenuhi tantangan yang dihadapi peserta didik, seperti membantu masyarakat yang belum pernah mendapatkan pendidikan formal untuk mengatasi buta aksara.

"Dalam penyelenggaraan pendidikan nonformal dan informal juga berbasis komunitas dengan program pendidikan keaksaraan yang juga dapat disesuaikan dengan minat peserta, sehingga mereka lebih termotivasi. Termasuk pelibatan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama seperti ustad, dai. Dengan demikian penuntasan buta aksara menjadi lebih signifikan," kata Tuppu Bulu.

Sementara itu, Ketua Ikatan Pamong Belajar Indonesia, Eko Dadi Saputra, mengatakan bahwa peran penting pendidikan nonformal dan informal tidak hanya pada penuntasan buta aksara melalui pendidikan keaksaraan, tetapi juga para layanan pendidikan kesetaraan yang akan membantu pemerintah untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah (RLS) yang akan menentukan pada IPM Indonesia.

Sebelumnya, pada Gebyar HAI 2025, 26 September lalu, Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemdikdasmen), Tatang Muttaqin, menyampaikan berbagai program Kemdikdasmen selama periode 2025 telah dilakukan untuk menurunkan buta aksara.

Program-program tersebut di antaranya adalah penyaluran bantuan operasional penyelenggaraan keaksaraan bagi 35.000 penerima dengan besaran Rp600.000,00 per orang dan penguatan program pemberdayaan perempuan dan remaja.

Selain itu, ada pula upaya merevitalisasi lebih dari 150 satuan pendidikan nonformal, digitalisasi pembelajaran di 3.000 satuan pendidikan, hingga pengembangan program relawan pendidikan di tingkat komunitas.

Tatang juga kembali menegaskan bahwa kolaborasi dan peran serta semua pihak merupakan kunci keberhasilan upaya pengentasan buta aksara.

"Kami juga terus meningkatkan kolaborasi agar target dari 0,9 persen itu bisa terus ditekan dalam lima tahun," ujar Dirjen Tatang.

KEYWORD :

Buta Aksara Kemdikdasmen Ditjen Pendidikan Vokasi PKPLK




JURNAS VIDEO :

PILIHAN REDAKSI :