Wamendikdasmen Atip Latipulhayat (Foto: Ist)
Jakarta, Jurnas.com - Lebih dari seribu guru dan siswa dari 25 provinsi mengikuti kegiatan Internalisasi Penanaman Nilai-Nilai Integritas serta Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan pada Satuan Pendidikan Tahun 2025, pada Sabtu (27/9).
Kegiatan ini digelar Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemdikdasmen) melalui Inspektorat Jenderal (Itjen) bersama Komisi X DPR RI dan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kemdikdasmen. Sebanyak 90 peserta hadir langsung di Tasikmalaya, sementara lainnya bergabung secara daring.
Melalui kegiatan ini, Itjen Kemdikdasmen menekankan dua pesan besar yaitu anti-korupsi dan pencegahan kekerasan. Nilai dan prinsip tersebut diyakini dapat ditanamkan sejak dini di lingkungan satuan pendidikan, tidak hanya melalui materi pembelajaran bagi murid, tetapi juga lewat teladan integritas dari para guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan, termasuk keluarga dalam hal ini orang tua.
DWP sebagai bagian dari Kemdikdasmen terlibat guna mendukung dan menegaskan perannya sebagai orang tua yakni mendidik anak-anak agar memiliki mental anti-korupsi, anti-kekerasan, dan berintegritas dalam kehidupan sehari-hari yang dimulai dari keluarga.
Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Atip Latipulhayat, mengatakan bahwa integritas adalah fondasi pendidikan, bukan sekadar kepatuhan pada aturan. Menurutnya, sehebat apapun regulasi, tanpa keteladanan dan good faith, pelanggaran akan tetap mencari celah.
"Integritas diajarkan lewat contoh. Guru yang jujur dan konsisten adalah buku pelajaran terbaik. Misi pendidikan sejatinya membentuk insan bertakwa dan berkarakter, kejujuran dan akuntabilitas pribadi harus dibiasakan sejak dini," ujar Wamen Atip.
Dengan karakter yang kuat dan lingkungan belajar yang sehat, sekolah-sekolah Indonesia diharapkan melahirkan generasi penerus yang bermartabat, berdaya saing, sekaligus mampu menjaga keutuhan bangsa.
Sementara itu, Inspektur Jenderal (Irjen) Kemdikdasmen, Faisal Syahrul, menekankan perlunya kolaborasi semua pihak dalam menciptakan sekolah aman yang nol kekerasan.
Menurut dia, pencegahan kekerasan sama mendesaknya dengan pencegahan korupsi dan sekolah harus menjadi ruang aman untuk tumbuh kembang anak.
"Orang tua, masyarakat, pemerintah daerah, hingga lembaga terkait perlu terlibat aktif agar budaya integritas dan nol kekerasan benar-benar terwujud," kata Faisal.
Anggota Komisi X DPR RI, Ferdiansyah, membahas penguatan tata kelola sekolah, pencegahan kekerasan, hingga pemahaman gratifikasi di lingkungan pendidikan. Dia mengaitkan tema integritas dengan tiga fungsi DPR RI yaitu legislasi, pengawasan, dan anggaran.
Dia juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap dana pendidikan, dari Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) hingga Dana Alokasi Khusus (DAK), agar semuanya berjalan tepat guna.
"Setiap rupiah uang negara di pendidikan wajib diawasi. Transparansi dan akuntabilitas menjamin bantuan benar-benar sampai ke kelas," kata Ferdiansyah.
Ferdiansyah juga mengingatkan bahwa literasi politik anggaran harus sampai ke sekolah dan masyarakat. Memahami siklus APBN/APBD, termasuk porsi 20 persen untuk pendidikan, akan memperkuat partisipasi publik dalam mengawal kebijakan.
Dia mengajak siswa menanamkan integritas melalui sembilan komponen sederhana yaitu jujur, disiplin, bertanggung jawab, berani, sederhana, peduli, adil, mandiri, dan kerja keras.
KEYWORD :Pencegahan Korupsi Kemdikdasmen Atip Latipulhayat
