Senin, 29/09/2025 04:32 WIB

Sanksi Nuklir Gagal Ditunda, Iran Sebut AS Khianati Diplomasi

Sanksi Nuklir Gagal Ditunda, Iran Sebut AS Khianati Diplomasi

Anggota DK PBB memberikan suara menentang resolusi Rusia dan Tiongkok untuk menunda penerapan kembali sanksi terhadap Iran selama enam bulan dalam Sidang Umum PBB ke-80 di New York City, AS, 26 September 2025. REUTERS

PBB - Sanksi Perserikatan Bangsa-Bangsa terhadap Iran akan diberlakukan kembali pada hari Sabtu, ungkap utusan Inggris untuk PBB pada hari Jumat setelah resolusi Dewan Keamanan Rusia dan Tiongkok untuk menunda sanksi tersebut gagal. Hal itu mendorong Teheran untuk memperingatkan bahwa Barat bertanggung jawab atas segala konsekuensinya.

Keputusan untuk memberlakukan kembali sanksi oleh negara-negara Barat kemungkinan akan memperburuk ketegangan dengan Teheran, yang telah memperingatkan bahwa tindakan tersebut akan ditanggapi dengan respons keras dan membuka pintu bagi eskalasi.

Dorongan Rusia dan Tiongkok untuk menunda penerapan kembali sanksi terhadap Iran gagal di Dewan Keamanan PBB yang beranggotakan 15 negara setelah hanya empat negara yang mendukung rancangan resolusi mereka.

"Dewan ini tidak memiliki jaminan yang diperlukan bahwa ada jalan yang jelas menuju solusi diplomatik yang cepat," ujar utusan Inggris untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Barbara Wood, setelah pemungutan suara. "Dewan ini telah memenuhi langkah-langkah yang diperlukan dalam proses pemulihan yang tercantum dalam resolusi 2231, oleh karena itu sanksi PBB yang menargetkan proliferasi Iran akan diberlakukan kembali akhir pekan ini," ujarnya.

SANKSI PBB KEMBALI PADA HARI SABTU
Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan kepada sekelompok jurnalis dan analis bahwa Iran tidak berniat meninggalkan Perjanjian Non-Proliferasi sebagai reaksi atas pemberlakuan kembali sanksi PBB.

"Iran tidak akan pernah mencari senjata nuklir ... Kami sepenuhnya siap untuk bersikap transparan tentang uranium kami yang diperkaya tinggi," kata Pezeshkian.

Semua sanksi PBB terhadap Iran dijadwalkan akan diberlakukan kembali pada pukul 20.00 EDT pada hari Sabtu (00.00 GMT) setelah negara-negara Eropa, yang dikenal sebagai E3, memulai proses 30 hari yang menuduh Teheran melanggar kesepakatan tahun 2015 yang dimaksudkan untuk mencegahnya mengembangkan senjata nuklir.

Iran membantah telah mencari senjata nuklir. Para diplomat mengatakan resolusi untuk menunda sanksi selama enam bulan kemungkinan besar tidak akan disahkan, setelah perundingan terakhir antara Iran dan Inggris, Prancis, dan Jerman gagal mencapai kesepakatan.

Sembilan negara menolak, sementara dua negara abstain.
Menyusul apa yang disebutnya sebagai penerapan kembali mekanisme snapback yang "tidak bertanggung jawab" oleh negara-negara Eropa, Iran pada hari Sabtu memanggil pulang duta besarnya untuk Jerman, Prancis, dan Inggris untuk berkonsultasi, lapor media pemerintah.

Wakil utusan Rusia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa menuduh kekuatan Barat mengubur jalur diplomatik.

AS MENGKHIANATI DIPLOMASI, E3 MENGUBURNYA, KATA IRAN
"AS telah mengkhianati diplomasi, tetapi E3-lah yang menguburnya," kata Araqchi kepada dewan, dengan mengatakan bahwa snapback itu "batal demi hukum, sembrono secara politik, dan cacat prosedural."

"Diplomasi tidak akan pernah mati, tetapi akan lebih sulit dan lebih rumit daripada sebelumnya," katanya kepada para wartawan setelah pertemuan Dewan Keamanan. Negara-negara Eropa telah menawarkan penundaan penerapan kembali sanksi hingga enam bulan untuk memberi ruang bagi perundingan mengenai kesepakatan jangka panjang jika Iran memulihkan akses bagi inspektur nuklir PBB, mengatasi kekhawatiran tentang stok uranium yang diperkaya, dan terlibat dalam perundingan dengan Amerika Serikat.

Perwakilan AS di dewan tersebut mengatakan Iran telah gagal mengatasi kekhawatiran E3 yang berarti penerapan kembali sanksi tidak dapat dihindari, meskipun ia tetap membuka pintu bagi diplomasi.

Prancis mengatakan penerapan kembali sanksi bukanlah akhir dari diplomasi.

Sanksi PBB akan segera berlaku pada hari Sabtu, sementara sanksi Uni Eropa akan kembali berlaku minggu depan.

Perekonomian Iran sudah terpuruk akibat sanksi yang melumpuhkan yang diberlakukan kembali sejak 2018 setelah Presiden AS Donald Trump membatalkan pakta tersebut pada masa jabatan pertamanya.

Sanksi tersebut akan memulihkan embargo senjata, larangan pengayaan dan pemrosesan ulang uranium, larangan aktivitas dengan rudal balistik yang mampu mengirimkan senjata nuklir, pembekuan aset global, dan larangan perjalanan bagi individu dan entitas Iran, serta akan berdampak pada sektor energinya.

Berbicara di hadapan Majelis Umum PBB pada hari Jumat, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang negaranya mengebom instalasi nuklir Iran dengan Amerika Serikat pada bulan Juni, mengatakan bahwa dunia d seharusnya tidak membiarkan Iran membangun kembali program nuklir dan militernya.

"Kita telah menyingkirkan awan gelap yang bisa merenggut jutaan nyawa, tetapi hadirin sekalian, kita harus tetap waspada," ujar Netanyahu kepada Majelis Umum pada hari Jumat.

"Kita tidak boleh membiarkan Iran membangun kembali kapasitas nuklir militernya, cadangan uranium yang diperkaya Iran. Cadangan ini harus dihilangkan, dan besok sanksi Dewan Keamanan PBB terhadap Iran harus dicabut," ujarnya.

KEYWORD :

Nuklir Iran Resolusi PBB Dukungan China Rusia




JURNAS VIDEO :

PILIHAN REDAKSI :