Anggota MPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Ahmad Labib. (Foto: Ist)
Jakarta, Jurnas.com - Anggota MPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Ahmad Labib, menegaskan pentingnya sinergi antara sistem keuangan negara dan perekonomian nasional demi mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pernyataan Labib diutarakan saat menjadi narasumber dalam Diskusi Konstitusi dan Demokrasi Indonesia bertema “Sinergi Sistem Keuangan Negara dan Perekonomian Nasional bagi Peningkatan Kesejahteraan Sosial” di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (24/9).
Menurut Labib, sistem keuangan negara mencakup empat instrumen utama, yakni APBN, perpajakan, pembiayaan, dan transfer ke daerah.
Keempatnya, kata dia, harus dikelola secara terpadu agar tidak hanya menjaga stabilitas ekonomi, tetapi juga memastikan pemerataan pembangunan.
“Alhamdulillah dengan menteri baru, transfer ke daerah dikembalikan lagi. Kita harapkan ini menjadi daya dorong pembangunan di daerah yang kemarin agak lesu,” ujarnya.
Ia menjelaskan, belanja negara perlu diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, sekaligus mengendalikan defisit dan utang agar kepercayaan pasar tetap terjaga.
Anggaran juga harus diprioritaskan pada sektor produktif seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, teknologi, dan perlindungan sosial.
Labib menyoroti dukungan fiskal bagi dunia usaha, khususnya UMKM, termasuk keringanan pajak, subsidi bunga investasi, dan akselerasi digitalisasi.
Menurutnya, ekonomi digital berpotensi menjadi motor utama generasi muda, terutama Gen Z, dengan kontribusi hingga 20 persen terhadap PDB pada 2030.
Selain itu, ia menekankan perlunya optimalisasi penerimaan pajak melalui penegakan hukum terhadap penunggak pajak besar, bukan dengan menambah beban masyarakat.
“Ada 200 penunggak pajak dengan nilai Rp60 triliun. Kalau ini dioptimalkan, akan menjadi sumber penerimaan yang jauh lebih baik daripada membebani masyarakat,” ungkapnya.
Ke depan, kata Labib, strategi pembangunan harus mencakup perluasan sumber pendapatan negara, optimalisasi BUMN, efisiensi belanja, serta transparansi APBN melalui digitalisasi agar partisipasi publik dalam pengawasan meningkat.
“Pertumbuhan ekonomi harus berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan sosial. Kalau hanya mengejar pertumbuhan tanpa pemerataan, maka ketimpangan akan tetap terjadi,” tegasnya.
KEYWORD :
Warta MPR Ahmad Labib Golkar pertumbuhan ekonomi kesejahteraan sosial
