Pemandangan umum Pentagon di Arlington, Virginia, AS, 7 Oktober 2020. REUTERS
WASHINGTON - Pemerintahan Presiden AS Donald Trump memberlakukan pembatasan baru pada liputan media tentang militer AS, yang mewajibkan organisasi berita untuk setuju bahwa mereka tidak akan mengungkapkan informasi yang belum disetujui pemerintah untuk dirilis.
Dalam sebuah memo pada hari Jumat, Departemen Pertahanan mengatakan bahwa jurnalis yang menerbitkan materi sensitif tanpa izin dapat dicabut kredensial persnya. Para pendukung media mengatakan pembatasan tersebut akan menghambat pelaporan independen.
Ketika ditanya oleh para wartawan di luar Gedung Putih apakah Pentagon seharusnya bertanggung jawab atas apa yang dapat dilaporkan oleh pers, Trump menjawab pada hari Minggu, "Tidak, saya rasa tidak. Tidak ada yang menghentikan wartawan." Trump tidak ditanya secara spesifik tentang kebijakan baru tersebut.
Memo tersebut menyatakan bahwa organisasi berita akan diwajibkan untuk mengakui bahwa mengungkapkan, mengakses, atau mencoba mengakses informasi sensitif tanpa izin dapat menjadi alasan penolakan atau pencabutan kredensial pers Pentagon mereka.
Departemen "tetap berkomitmen pada transparansi untuk meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik. Namun, informasi Departemen Pertahanan harus disetujui untuk dirilis ke publik oleh pejabat berwenang yang berwenang sebelum dirilis, meskipun tidak dirahasiakan," demikian pernyataan memo tersebut, menggunakan akronim untuk Departemen Perang.
Trump telah memerintahkan departemen tersebut untuk mengganti namanya menjadi Departemen Perang, sebuah perubahan yang akan membutuhkan tindakan dari Kongres.
Langkah ini menandai contoh terbaru dari tekanan pemerintah yang diberikan pemerintahan Trump kepada organisasi media di AS yang telah lama dianggap Trump bias terhadapnya. Hal ini juga merupakan perluasan pembatasan akses pers ke Pentagon di bawah Menteri Pertahanan Pete Hegseth, mantan pembawa acara Fox News.
Memo tersebut menyatakan bahwa wartawan yang kehilangan kredensial mereka akan ditolak aksesnya ke semua instalasi militer AS, termasuk Pentagon itu sendiri. Larangan semacam itu akan menimbulkan pertanyaan serius tentang liputan militer AS, mulai dari pengumuman penting Pentagon hingga tindakannya dalam konflik dan bantuan bencana.
Langkah ini dengan cepat dikecam oleh organisasi media termasuk New York Times, Reuters, Washington Post, dan Wall Street Journal. Ketua National Press Club di Washington, yang mengadvokasi kebebasan pers, mengatakan bahwa hal itu merupakan "serangan langsung" terhadap jurnalisme independen.
"Jika berita tentang militer kita harus disetujui pemerintah terlebih dahulu, maka publik tidak lagi mendapatkan laporan independen. Publik hanya mendapatkan apa yang diinginkan para pejabat," ujar Presiden National Press Club, Mike Balsamo, dalam sebuah pernyataan.
Lebih dari dua lusin organisasi berita beroperasi di Pentagon, termasuk Reuters, yang melaporkan kegiatan sehari-hari militer AS.
Anggota DPR dari Partai Republik, Don Bacon dari Nebraska, seorang veteran Angkatan Udara AS dan anggota Komite Angkatan Bersenjata di Dewan Perwakilan Rakyat, mengkritik pembatasan tersebut dalam sebuah unggahan di X.
"Pers yang bebas membuat negara kita lebih baik," tulis Bacon. "Ini terdengar seperti kegiatan amatir." Juru bicara Pentagon, Sean Parnell, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa ini "adalah pedoman dasar dan masuk akal untuk melindungi informasi sensitif serta melindungi keamanan nasional dan keselamatan semua orang yang bekerja di Pentagon."
Pada bulan Februari, departemen tersebut memindahkan empat organisasi media dari ruang kantor Pentagon yang telah ditentukan, memulai rotasi dengan outlet lain yang mencakup publikasi berhaluan kanan. Pada bulan Mei, Hegseth juga mengeluarkan perintah yang mewajibkan jurnalis untuk memiliki pengawalan resmi di sebagian besar gedung Pentagon.
KEYWORD :Donald Trump Batasi Media Pentagon Gedung Putih
