Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi NasDem, Arif Rahman. (Foto: Fraksi NasDem)
Jakarta, Jurnas.com - Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Arif Rahman menyoroti kecilnya alokasi anggaran untuk konservasi laut dibandingkan program lain di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Menurut dia, sebagian besar dana (lebih dari Rp6 triliun) terkonsentrasi pada Ditjen Perikanan Tangkap dan Ditjen Perikanan Budidaya lebih dari Rp1 triliun. Sedangkan konservasi laut, tata ruang, dan program karbon biru/blue carbon hanya sekitar Rp200 miliar.
“Distribusi anggaran yang besar pada produksi memang penting, tetapi konservasi, tata ruang, dan program karbon biru tidak boleh tertinggal. Bagi NasDem, laut harus menjadi sumber pertumbuhan ekonomi sekaligus tetap sehat untuk generasi mendatang,” tegas Arif kepada wartawan, Rabu (17/9).
Legislator Dapil Banten I itu menyatakan dukungannya terhadap Rencana Kerja Anggaran (RKA) KKP Tahun 2026, selama bertujuan meningkatkan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir.
Baleg Siapkan Naskah Akademik Loloskan RUU Perampasan Aset Masuk Prolegnas Prioritas 2025
“Kami mendukung penuh RKA KKP Tahun 2026, sepanjang demi meningkatkan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir, mendorong daya saing produk kelautan dan perikanan di pasar global, serta menjaga keberlanjutan ekosistem laut melalui prinsip ekonomi biru,” ungkapnya.
Ditegaskannya, Fraksi NasDem juga mencatat bahwa pagu anggaran KKP untuk Tahun 2026 sebesar Rp13 triliun, memberikan peluang besar untuk memperkuat kemandirian sektor kelautan dan perikanan Indonesia.
Selain itu, Fraksi NasDem memberikan apresiasi terhadap beberapa program prioritas KKP, seperti pembangunan 250 Kampung Nelayan Merah Putih, revitalisasi tambak rakyat, dan percepatan pergaraman nasional.
“NasDem menyatakan dukungan penuh terhadap Kampung Nelayan Merah Putih sebagai langkah untuk meningkatkan ekonomi nelayan, mengingat 25% dari penduduk miskin Indonesia berasal dari kelompok nelayan,” kata Arif Rahman.
Meski begitu, Legislator Nasdem ini mengharapkan program kampung nelayan juga harus berkeadilan dan tidak hanya menyentuh masyarakat pesisir.
“Tapi juga dirasakan oleh nelayan yang tidak berada di garis pantai seperti di kawasan danau dan perikanan darat lainnya,” pungkasnya.
KEYWORD :
Warta DPR Komisi IV NasDem Arif Rahman nelayan KKP
