Selasa, 16/09/2025 10:16 WIB

Legislator Minta Pemerintah Optimalkan Anggaran Pemda dan Perbatasan

Anggota Komisi II DPR RI Deddy Yevri Hanteru Sitorus memberikan pendapat tentang optimalisasi pagu anggaran dalam rapat kerja bersama Kemendagri, Kementerian ATR/BPN, serta DKPP di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (15/9).

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Deddy Sitorus. (Foto: Parlementaria)

Jakarta, Jurnas.com - Anggota Komisi II DPR RI Deddy Yevri Hanteru Sitorus memberikan pendapat tentang optimalisasi pagu anggaran dalam rapat kerja bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian ATR/BPN, serta DKPP di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (15/9/2025).

Deddy menekankan pentingnya kepastian terkait rencana efisiensi anggaran sebesar Rp269 triliun. Menurutnya, jika rencana itu tidak jadi dibatalkan, maka hal tersebut akan sangat membantu perekonomian masyarakat di daerah sekaligus mengurangi potensi keresahan publik.

“Kalau betul tidak dipotong, kita bisa bernapas lega. Itu sangat membantu ekonomi masyarakat dan juga menekan kemungkinan kemarahan publik seperti waktu-waktu lalu,” ujar Deddy.

Ia juga menyoroti kenaikan yang cukup signifikan pada anggaran Kementerian ATR/BPN, dari Rp4,4 triliun menjadi Rp9,4 triliun. Deddy meminta agar program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) diperkuat khususnya di daerah pemilihannya, serta memastikan tindak lanjut dari sosialisasi program strategis pertanahan.

Selain itu, ia mengingatkan Kemendagri agar benar-benar memanfaatkan kenaikan anggaran dari Rp2 triliun menjadi Rp7 triliun. Menurutnya, program pembinaan kapasitas pemerintah daerah (Pemda) dan desa harus konkret, tidak hanya berupa seremonial, agar daerah dengan fiskal lemah bisa terdorong untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Deddy juga menyoroti peran Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang dianggap perlu menjadi simpul koordinasi lintas kementerian, sehingga pembangunan perbatasan tidak lagi terpinggirkan. Selanjutnya Deddy membahas tentang dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua dan Aceh, ia meminta agar pemerintah memastikan anggaran tersebut tidak dipangkas demi menjaga stabilitas sosial dan politik di daerah.

Sebagai penutup, Deddy mengusulkan agar pemerintah menyiapkan fasilitas mess di kawasan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) untuk memfasilitasi dialog langsung antara pejabat pusat dan masyarakat perbatasan.

KEYWORD :

Komisi II DPR Deddy Sitorus Pemerintah Optimalkan Anggaran Pemda Anggaran Perbatasan Kementerian




JURNAS VIDEO :

PILIHAN REDAKSI :