Logo Meta (Foto: REUTERS)
Jakarta, Jurnas.com - Meta kembali menjadi sorotan setelah sekelompok whistleblower menuduh perusahaan membatasi penelitian terkait risiko penggunaan virtual reality (VR) pada anak-anak dan remaja.
Kabar ini diungkap pertama kali oleh The Washington Post dan dikutip dari Antara pada Selasa (9/9). Para pelapor terdiri dari empat pegawai Meta, baik yang masih aktif maupun yang sudah pensiun. Mereka melayangkan laporan menyusul langkah Frances Haugen, whistleblower yang lebih dulu membocorkan dokumen internal perusahaan ke Kongres AS.
Menurut laporan tersebut, tim hukum Meta disebut kerap menyeleksi hingga memblokir sebagian riset mengenai VR dan keselamatan remaja. Para pelapor kini mendapat dukungan dari lembaga advokasi hukum nirlaba, Whistleblower Aid, yang juga pernah bekerja sama dengan Haugen.
Menanggapi tuduhan ini, Juru Bicara Meta Dani Lever menyebut klaim tersebut tidak tepat. Lever menegaskan sejak awal 2022, Meta telah menyetujui hampir 180 studi Reality Labs terkait isu sosial, termasuk kesejahteraan remaja. Ia juga menyebut hasil riset itu telah memicu pembaruan fitur, seperti alat kontrol orang tua, sementara perangkat VR Meta ditujukan bagi pengguna berusia di atas 13 tahun.
Isu ini diperkirakan menjadi bahasan utama dalam sidang Komite Kehakiman Senat AS bertajuk “Bahaya Tersembunyi: Menelaah Tuduhan Whistleblower bahwa Meta Mengubur Riset Keselamatan Anak”. Tiga senator Partai Republik bahkan sudah meminta Meta memberikan penjelasan tambahan soal perlindungan anak di platform Horizon Worlds.
Tak hanya terkait VR, Meta juga menghadapi gugatan lain. Mantan kepala keamanan WhatsApp menuding perusahaan lalai menangani masalah privasi hingga mengancam data pengguna. Namun, Juru Bicara WhatsApp Carl Woog membantahnya dan menyebut gugatan itu sekadar upaya mantan karyawan yang dipecat untuk menyebarkan klaim menyesatkan.
Meta whistleblower virtual reality VR remaja
