Ketua Komisi V DPR, Lasarus
Jakarta, Jurnas.com - Komisi V DPR RI menggelar rapat kerja bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) dan RDP bersama Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) dalam rangka pembahasan RAPBN 2026. Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyebut rapat ini menjadi bagian dari rangkaian panjang siklus pembahasan anggaran di parlemen.
“Rapat kerja dan rapat dengar pendapat hari ini merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dengan pembicaraan pendahuluan RAPBN tahun 2026 yang telah kita laksanakan pada bulan Juli 2025 yang lalu,” kata Lasarus saat memimpin rapat yang diselenggarakan di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (8/9).
Dalam RAPBN 2026, alokasi anggaran untuk Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal ditetapkan sebesar Rp2,504 triliun dari total kebutuhan yang diajukan sebesar Rp3,368 triliun.
Sementara itu, Basarnas mendapat alokasi Rp1,409 triliun dari kebutuhan Rp2,272 triliun. Jumlah tersebut tercatat meningkat bila dibandingkan dengan pagu indikatif pada Juli 2025, yakni Rp1,59 triliun untuk Kemendes PDT dan Rp1,01 triliun untuk Basarnas.
“Berdasarkan nota keuangan, dalam RAPBN tahun 2026, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp2,504 triliun dari pagu kebutuhan sebesar Rp3,368 triliun. Dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas sebesar Rp1,409 triliun dari pagu kebutuhan Rp2,272 triliun,” ujar Lasarus.
Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini menekankan agar setiap mitra kerja pemerintah dalam lingkup Komisi V harus menyesuaikan penyusunan program tahun 2026 dengan masukan DPR. Hal ini penting agar penggunaan anggaran dapat berjalan tepat sasaran sesuai prioritas.
“Sejalan dengan itu, dalam kesempatan ini kami tegaskan kembali lagi untuk setiap mitra kerja agar dalam penyusunan program kegiatan pada tahun anggaran 2026 disesuaikan dengan saran dan masukan dari Komisi V DPR RI yang sudah disampaikan dalam rangkaian rapat yang begitu panjang yang sudah kita lalui,” katanya.
Lebih jauh, Lasarus menguraikan sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian Komisi V. Untuk Kemendes PDT, program pengembangan BUMDes, percepatan pembangunan daerah tertinggal, pelatihan pendamping koperasi desa merah putih, serta pengelolaan tenaga pendamping desa perlu diperkuat.
“Pertama, Kementerian Desa dan PDT akan meningkatkan koordinasi dan sinergi dalam memenuhi target program pengembangan BUMDes atau BUM Desa bersama dengan usaha ekonomi masyarakat, pemantauan dan evaluasi program percepatan pembangunan daerah tertinggal dan sangat tertinggal, pelatihan pendampingan koperasi desa merah putih dan pengelolaan tenaga pendamping desa,” ujar Lasarus.
Sementara untuk Basarnas, ia meminta adanya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan sarana pendukung. Hal ini dianggap krusial untuk memastikan kecepatan respon dalam setiap misi penyelamatan, baik saat bencana maupun pasca kecelakaan.
“Yang kedua, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas agar meningkatkan kapasitas ketersediaan sumber daya manusia dan sarana pendukung guna memastikan quick response time dapat terpenuhi dalam setiap misi penyelamatan, utamanya pada pencarian dan pertolongan dampak bencana alam maupun pasca kecelakaan, baik di darat maupun di laut,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut Lasarus menyampaikan bahwa pembahasan terkait anggaran akan dituntaskan segera agar hasilnya bisa dikirim ke pimpinan DPR dan selanjutnya diteruskan ke Kementerian Keuangan sesuai mekanisme.
“Hari ini mudah-mudahan kita tuntas, sehingga selanjutnya, kami hari Senin depan sudah bisa mengirim ini ke pimpinan DPR sebagaimana siklus pembahasan anggaran di DPR untuk selanjutnya diteruskan ke Kementerian Keuangan,” katanya.
KEYWORD :Komisi V DPR Lasarus Anggaran Kemendes dan Basarnas Fokus Program Strategis
