Anggota Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Andre Rosiade dan Politikus PDIP Rieke Diah Pitaloka menerima sejumlah aktivis sekaligus influencer yang menggelar aksi demonstrasi di depan Gerbang Pancasila, Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (4/9). (Foto: Ist)
Jakarta, Jurnas.com - Anggota Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Andre Rosiade dan Politikus PDIP Rieke Diah Pitaloka menerima sejumlah aktivis sekaligus influencer yang menggelar aksi demonstrasi di depan Gerbang Pancasila, Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (4/9).
Dalam kesempatan itu, para influencer dan aktivis yang tergabung dalam Kolektif 17+8 Indonesia Berbenah menyerahkan sejumlah tuntutan jangka panjang dan pendek ke DPR RI yang diwakili Andre dan Rieke.
4 Danau Eksotis Jawa Barat yang Wajib Dikunjungi
Selaku perwakilan Kolektif 17+8 Indonesia Berbenah yakni Abigail Limuria, Andovi da Lopez, Jerome Polin, Andhyta F. Utami (Afu), Fathia Izzati hingga Jovial da Lopez. Tuntutan 17+8 ini diminta dapat diselesaikan hingga batas akhir 5 September 2025.
Andre dalam kesempatan itu juga turut menandatangani surat serah terima 17+8 tuntutan tersebut.
Tuntutan rakyat 17+8 ini viral di media sosial (medsos) disampaikan oleh sejumlah aktivis hingga influencer di Tanah Air. Tuntutan rakyat 17+8 ini diunggah oleh influencer Jerome Polin hingga Salsa Erwina Hutagalung. Unggahan ini ramai-ramai di-repost oleh warganet.
Tuntutan ini bertuliskan `17+8 Tuntutan Rakyat: Transparansi, Reformasi, Empat`. Tulisan dalam tuntutan itu berwarna pink dan hijau dengan latar hitam.
Ada dua bagian tuntutan yang disampaikan. Pertama adalah `17+8 Tuntutan Rakyat` dan `17 Tuntutan Rakyat Dalam 1 Minggu`-`8 Tuntutan Rakyat dalam 1 Tahun.
Berikut isi lengkapnya:
17+8 Tuntutan Rakyat
DALAM 1 MINGGU, DEADLINE: 5 SEPTEMBER
- Bentuk Tim Investigasi Independen kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, maupun semua korban kekerasan dan pelanggaran HAM oleh aparat lainnya selama demonstrasi 28-30 Agustus dengan mandat jelas dan transparan.
- Hentikan keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil, kembalikan TNI ke barak.
- Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran.
- Tangkap, adili, dan proses hukum secara transparan para anggota dan komandan yang memerintahkan dan melakukan tindakan kekerasan.
- Hentikan kekerasan oleh kepolisian dan taati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia.
- Bekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru publikasikan transparansi anggaran (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas DPR) secara proaktif dan dilaporkan secara berkala.
- Selidiki kepemilikan harta anggota DPR yang bermasalah oleh KPK.
- Dorong Badan Kehormatan DPR untuk periksa anggota yang melecehkan aspirasi rakyat.
- Partai harus pecat atau jatuhkan sanksi tegas kepada kader partai yang tidak etis dan memicu kemarahan publik.
- Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis.
- Anggota DPR harus melibatkan diri di ruang dialog publik bersama mahasiswa dan masyarakat sipil guna meningkatkan partisipasi bermakna.
- Tegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri.
- Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi
- Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja (guru, nakes, buruh, mitra ojol).
- Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak.
- Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing.
DALAM 1 TAHUN, DEADLINE: 31/8/2026
- Bersihkan dan Reformasi DPR Besar-Besaran
- Reformasi Partai Politik dan Kuatkan Pengawasan Eksekutif
- Susun Rencana Reformasi Perpajakan yang Lebih Adil
- Sahkan dan Tegakkan UU Perampasan Aset Koruptor, Penguatan
- Independensi KPK, dan Penguatan UU Tipikor
- Reformasi Kepolisian agar Profesional dan Humanis TNI Kembali ke Barak, Tanpa Pengecualian
- Perkuat Komnas HAM dan Lembaga Pengawas Independen
- Tinjau Ulang Kebijakan Sektor Ekonomi & Ketenagakerjaan.
KEYWORD :
Warta DPR aktivis influencer demonstrasi Andre Rosiade Rieke Diah Pitaloka Gerbang Pancasila
