Ketua Fraksi Golkar DPR RI, Sarmuji. (Foto: Dok. Golkarpedia)
Jakarta, Jurnas.com - Pengurus DPP Partai Golkar menyambangi Istana Negara untuk melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto pada Rabu (27/8).
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar, M Sarmuji, mengungkapkan pertemuan yang berlangsung hampir tiga jam ini membahas gagasan besar Presiden sekaligus masukan dari Golkar terkait arah pembangunan nasional.
DPR Sepakati Tim Perumus Revisi UU Hak Cipta
Menurut Sarmuji, Presiden Prabowo menekankan pentingnya mengembalikan ruh konstitusi dan semangat Pancasila dalam penyelenggaraan negara.
Salah satunya dengan menempatkan akses dan kesempatan bagi rakyat sebagai instrumen utama distribusi kekayaan dan kesejahteraan.
“Kalau negara liberal mengandalkan pajak untuk mendistribusikan kekayaan, konstitusi kita justru mengamanatkan rakyat harus diberi akses dan kesempatan terlebih dahulu. Baru kemudian pajak menjadi instrumen di hilir,” jelas Sarmuji kepada wartawan.
Ia menyebut program-program seperti sekolah rakyat, makan bergizi gratis, hingga cek kesehatan merupakan wujud nyata kebijakan Presiden Prabowo untuk memperluas akses rakyat kecil terhadap pelayanan dasar.
DPR Target Rampungkan RUU Hak Cipta Tahun Ini
Selama ini, kata Sarmuji, akses tersebut cenderung hanya bisa dinikmati kalangan berprivilege.
“Negara kini hadir memperkuat masyarakat kebanyakan yang daya tawarnya lemah terhadap sumber daya produksi. Dengan begitu rakyat punya kesempatan yang sama untuk meningkatkan kesejahteraannya,” tambahnya.
Selain isu kesejahteraan, pertemuan juga membahas perbaikan sistem politik hingga reformasi di bidang hukum.
Sarmuji menjelaskan, diskusi panjang itu menunjukkan keseriusan Presiden dan Golkar dalam memastikan arah pembangunan sesuai amanat konstitusi.
“Banyak sekali yang dibicarakan, namanya juga hampir tiga jam. Intinya kami menguatkan komitmen bersama agar negara ini lebih berpihak pada rakyat,” tandasnya.
KEYWORD :
Warta DPR Ketua Fraksi Golkar M Sarmuji Prabowo Subianto kesejahteraan rakyat perbaikan hukum
