Ketua DPR RI Puan Maharani. (Foto: Humas DPR)
Jakarta, Jurnas.com - Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa penyelesaian polemik royalti lagu harus menekankan pentingnya kepastian hukum bagi para pelaku industri musik. Sehingga, diperlukan sistem royalti yang adil dan transparan.
"Royalti lagu adalah bentuk penghargaan terhadap karya. Negara harus hadir memastikan bahwa hak para pencipta, musisi, dan pelaku industri kreatif lainnya terlindungi dengan baik," kata Puan dalam keterangannya, Selasa (26/8).
Dia menegaskan pentingnya regulasi yang jelas dan mudah dipahami. Menurutnya, sistem yang tak transparan akan menimbulkan kebingungan dan ketidakpercayaan di masyarakat.
Akhiri Polemik, Legislator NasDem: Karya Cipta Bukan Hanya Aspek Komersil, Ada Fungsi Sosial
"Tujuan utama kita adalah menciptakan ekosistem musik yang sehat. Itu hanya bisa tercapai jika ada kejelasan aturan, sistem distribusi yang akuntabel, serta pelibatan semua pihak terkait," ujarnya.
Politikus PDIP itu menyatakan revisi UU Hak Cipta dapat memberikan kepastian hukum. Dia pun berharap revisi UU Hak Cipta dapat segera diselesaikan.
"Penyelesaian Undang-Undang Hak Cipta yang baru sangat penting untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak yang lebih baik bagi para pelaku industri musik. Kami berharap proses pembahasan bisa segera rampung," kata Puan.
Lebih lanjut, Puan mengatakan DPR akan terus mengawal pembahasan regulasi turunan terkait Hak Cipta. Menurutnya, hal itu agar selaras dengan semangat perlindungan dan pengembangan industri kreatif.
Puan Terima Penghargaan Bintang Republik Indonesia Utama dari Istana: Amanah untuk Rakyat
"Aturan yang disusun nantinya harus memberikan kepastian hukum tanpa memberatkan masyarakat luas, termasuk pemilik kafe, penyelenggara acara, dan pengguna musik lainnya, sehingga semua pihak dapat merasa terlindungi dan tidak dirugikan," tandasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Dasco memimpin rapat konsultasi membahas royalti lagu, pada Kamis (21/8). Rapat konsultasi ini turut dihadiri Wakil Ketua DPR Adies Kadir dan Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya.
Selain itu, hadir Dirjen Kekayaan Intelektual, Direktur Hak Cipta, Komisioner LMKN Pencipta dan Hak Terkait, LMK Hak Terkait Pelaku Pertunjukan dan Pencipta, Ketua VISI, serta Ketua AKSI. Kemudian, terlihat juga penyanyi Piyu Padi, Ariel Noah, Sammy Simorangkir, dan Vina Panduwinata.
Dasco mengatakan DPR bersama pemerintah hingga LMKN sepakat untuk mengakhiri polemik royalti lagu. Dasco mengatakan semua pihak sepakat untuk menjaga suasana tetap sejuk dan damai.
Selain itu, disepakati revisi UU Hak Cipta ditargetkan rampung dalam waktu dua bulan. Kemudian disepakati penarikan royalti lagu akan didelegasikan kepada Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sementara waktu selama dua bulan.
KEYWORD :
Ketua DPR Puan Maharani PDIP royalti lagu Revisi UU Hak Cipta
