Pelaksanaan PKN II Angkatan V 2025 di kantor Kemdikdasmen (Foto: Ist)
Jakarta, Jurnas.com - Dua isu strategis menjadi fokus para peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan V Tahun 2025. Keduanya yakni pemerataan mutu pendidikan di Yogyakarta dan penanganan anak tidak sekolah (ATS) di Kabupaten Sleman.
Dalam sesi policy brief, paparan yang disampaikan Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemdikdasmen), Yudhistira Nugraha, mengangkat empat masalah utama pendidikan di Yogyakarta.
Yakni, akses teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan konten digital yang belum merata, kemitraan pendidikan yang belum terstruktur, distribusi guru yang tidak sesuai kebutuhan, serta disparitas mutu antarwilayah.
Solusi yang ditawarkan meliputi Digital Learning Equity Program, revitalisasi sekolah komunitas berbasis nilai lokal, redistribusi guru adaptif berbasis data spasial, serta Forum Integrasi Perencanaan Pendidikan lintas OPD.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar, Liana Penny menyoroti fenomena ATS di Kabupaten Sleman. Menurut data per Mei 2025, 2.595 ATS di Sleman, terdiri dari 312 anak belum pernah bersekolah, 1.500 anak putus sekolah, dan 783 anak yang tidak melanjutkan.
Rekomendasi yang disampaikan mencakup pembentukan Pusat Layanan Terpadu ATS Inklusif, program Jemput Bola Digital dan Komunitas, kemitraan dengan sektor swasta dan lembaga disabilitas, serta inovasi tambahan seperti pendirian Sekolah Rakyat dengan sistem multi entry–multi exit dan rekognisi pengalaman kerja bagi anak usia produktif.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, dalam arahannya menyampaikan pemerataan pendidikan dan penanganan ATS hanya bisa tercapai dengan sinergi lintas sektor, pemanfaatan teknologi, serta gotong royong seluruh elemen bangsa.
Policy brief hasil PKN II Angkatan V 2025 ini menunjukkan pentingnya partisipasi semesta dalam merumuskan solusi konkret atas permasalahan pendidikan.
"Ada dua hal penting yang perlu kita garis bawahi. Pertama, bagaimana partisipasi semesta meningkatkan kualitas kebijakan. Setiap keputusan harus memiliki landasan yang kuat, bukan hanya wacana, melainkan hasil dari kajian akademik yang jela," kata Mendikdasmen.
"Kedua, inisiatif masyarakat sering kali menjadi faktor penting dalam menjawab persoalan pendidikan. Banyak komunitas bergerak lebih dulu, bahkan sebelum pemerintah hadir. Inilah nilai gotong royong yang menjadi core value bangsa kita," dia menambahkan.
Terkait persoalan anak tidak sekolah, Abdul Mu’ti mengingatkan agar solusi yang ditawarkan tidak bersifat tunggal. Banyak anak berhenti sekolah bukan hanya karena ekonomi, tetapi juga faktor sosial dan budaya, seperti pernikahan dini atau pilihan pragmatis di daerah pertambangan.
"Oleh karena itu, solusinya harus multi-strategis dengan melibatkan pendekatan sosial, budaya, hingga keagamaan. Pendidikan tidak bisa dilihat dari satu sudut saja, kalau tidak kita akan kehilangan gambaran besar," kata dia.
Sementara itu, Kepala PPSDM, Handjar, selaku penyelenggara, menekankan bahwa policy brief ini merupakan keluaran nyata dari proses pembelajaran kepemimpinan.
"Policy brief yang dipresentasikan peserta merupakan kristalisasi dari analisis, inovasi, dan rangkaian visitasi kepemimpinan yang dilaksanakan di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman sejak April 2025," ujar Handjar.
Sebanyak 30 peserta dari berbagai instansi pusat dan daerah, termasuk Kemdikdasmen, Bappenas, Polri, dan pemerintah daerah, berkontribusi menyusun rekomendasi kebijakan ini.
Dokumen tersebut bersifat praktis, berbasis data, serta selaras dengan kebutuhan peningkatan mutu pendidikan nasional. "Harapannya dapat menjadi referensi nyata dalam pengambilan keputusan sekaligus memperkuat sinergi lintas sektor demi kemajuan pendidikan Indonesia," Handjar menambahkan.
KEYWORD :Pemerataan Pendidikan Anak Tidak Sekolah Kemdikdasmen PKN II Angkatan V
