Gedung Mahkamah Konstitusi. (Foto: Antara)
Jakarta, Jurnas.com - Setiap 18 Agustus, Indonesia tak sekadar bangkit dari proklamasi kemerdekaan, namun juga memperingati satu hari penting: pengesahan Undang‑Undang Dasar 1945. Momen ini kemudian ditetapkan secara resmi melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2008—yang ditandatangani Presiden ke-6 RI Bambang Susilo Yudhoyono atau SBY pada 10 September 2008.
Sehari setelah kemerdekaan, tepatnya pada 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan UUD 1945 dalam sidang yang jadi pilar pembentukan negara. Konstitusi ini kemudian menjadi fondasi utama tata negara, pengatur fungsi lembaga, hingga hak dan kewajiban warga negara.
DIkutipdari berbagai sumber, usulan untuk mencanangkan 18 Agustus sebagai Hari Konstitusi datang dari MPR bersama Lembaga Kajian Konstitusi, lalu dideklarasikan secara resmi di kompleks MPR/DPR/DPD dengan harapan agar generasi mendatang memahami betapa pentingnya UUD 1945 sebagai landasan negara.
Tujuan peringatan ini bukan hanya seremonial tahunan, melainkan mengingatkan semua elemen bangsa atas komitmen menjaga dan menghormati konstitusi, penopang demokrasi, dan penegak supremasi hukum dalam kehidupan berbangsa.
Seiring waktu, UUD 1945 mengalami amandemen untuk menyesuaikan dinamika zaman dan memperkuat prinsip demokrasi, HAM, dan kedaulatan rakyat—sehingga konstitusi tetap hidup dan responsif terhadap tantangan era reformasi.
Pada peringatan 18 Agustus, sering kali masyarakat diajak merefleksikan relevansi konstitusi dalam pendidikan, baik sebagai jalan mendidik karakter, ruang demokrasi, hingga akses keadilan. Bagi generasi milenial dan Gen‑Z, Hari Konstitusi bisa menjadi gerbang memahami demokrasi secara lebih hidup dan terhubung dengan keseharian mereka.
Hari Konstitusi bukan sekadar arsip sejarah, melainkan panggilan untuk menjadikan UUD 1945 sebagai panduan aktif: membentuk manusia merdeka berpikir, adil bertindak, dan sadar konstitusional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. (*)
Hari Konstitusi 18 Agustus Peringatan hari konstitusi UUD 1945
