Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDIP, Darmadi Durianto. (Foto: Jurnas.com)
Jakarta, Jurnas.com - Anggota Komisi VI DPR RI, Darmadi Durianto, menyatakan dukungan penuh terhadap rencana Presiden RI Prabowo Subianto menghapus tantiem atau bonus bagi Komisaris BUMN.
Politikus PDIP ini menegaskan, langkah tersebut penting untuk menciptakan efisiensi, sekaligus mengakhiri praktik pemberian jabatan komisaris kepada orang-orang yang tidak benar-benar bekerja.
"Saya setuju tantiem untuk komisaris dihapus. Selama ini banyak komisaris hanya ditunjuk dari tim sukses atau orang tertentu untuk sekadar menampung," kata Darmadi kepada wartawan, Sabtu (16/8).
"Kadang-kadang rapat sebulan sekali, seminggu sekali, bahkan ada yang nyaris tidak bekerja tapi bisa dapat Rp30–40 miliar setahun. Itu jelas tidak adil," sambungnya.
Politikus PDIP itu menegaskan, penghapusan tantiem bagi komisaris berpotensi menghemat lebih dari Rp8 triliun.
Menurut dia, jika ada komisaris yang tidak sepakat dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto tersebut, sebaiknya mundur dan mencari perusahaan lain.
“Kalau komisaris merasa tidak cocok, ya silakan saja pergi ke perusahaan lain yang mau kasih tantiem besar. Dengan kebijakan ini, saya yakin banyak komisaris akan mengundurkan diri,” ujarnya.
Meski mendukung penghapusan tantiem bagi komisaris, Darmadi menilai kebijakan untuk direksi perlu dikaji lebih lanjut. Ia menilai, opsi yang lebih masuk akal adalah pengurangan, bukan penghapusan total.
“Kalau untuk direksi, saya pikir bisa dikurangi, misalnya 50 persen. Karena direksi masih ada peran manajerial, meskipun banyak juga yang kerjanya tidak maksimal akibat penunjukan yang tidak pas,” jelasnya.
Selain itu, Darmadi juga menyoroti praktik rangkap jabatan, terutama bagi pejabat negara yang sekaligus menduduki kursi komisaris.
Menurutnya, hal ini bukan hanya menimbulkan konflik kepentingan, tetapi juga tidak memberikan kontribusi nyata bagi perusahaan.
“Banyak wakil menteri yang merangkap jadi komisaris, tapi tidak pernah hadir. Itu hanya tambahan saja. Kalau menteri merangkap komisaris, malah bisa jadi persoalan hukum. Soal rangkap jabatan ini memang ada pro dan kontra,” tegasnya.
Karenanya, dengan sikap tegas ini, Darmadi menilai penghapusan tantiem merupakan langkah awal untuk memperbaiki tata kelola BUMN agar lebih efisien dan benar-benar fokus pada kepentingan rakyat.
"Saya yakin jika ini benar-benar diterapkan, BUMN kita akan jadi lebih sehat tidak seperti saat ini," pungkasnya.
KEYWORD :
Warta DPR Komisi VI PDIP Darmadi Durianto Tantiem bonus Komisaris BUMN
