Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich dan seorang perempuan memegang peta permukiman E1 pada hari konferensi pers di dekat permukiman Israel Maale Adumim, di Tepi Barat yang diduduki Israel, 14 Agustus 2025. REUTERS
MAALE ADUMIM - Menteri Keuangan sayap kanan Israel, Bezalel Smotrich, mengumumkan bahwa pekerjaan akan dimulai pada permukiman yang telah lama tertunda yang akan membagi Tepi Barat dan memisahkannya dari Yerusalem Timur, sebuah langkah yang menurut kantornya akan "mengubur" gagasan negara Palestina.
Pemerintah Palestina, sekutu, dan kelompok kampanye mengecam skema tersebut, menyebutnya ilegal dan mengatakan fragmentasi wilayah akan menggagalkan rencana perdamaian untuk wilayah tersebut.
Berdiri di lokasi permukiman yang direncanakan di Maale Adumim pada hari Kamis, Smotrich, yang juga seorang pemukim, mengatakan bahwa Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Presiden AS Donald Trump telah menyetujui pemulihan pembangunan E1, meskipun belum ada konfirmasi langsung dari keduanya.
"Siapa pun di dunia yang mencoba mengakui negara Palestina hari ini akan menerima jawaban kami di lapangan. Bukan dengan dokumen, keputusan, atau pernyataan, tetapi dengan fakta. Fakta tentang rumah, fakta tentang lingkungan," kata Smotrich.
Ketika ditanya tentang pernyataannya, seorang juru bicara Departemen Luar Negeri AS mengatakan: "Tepi Barat yang stabil menjaga keamanan Israel dan sejalan dengan tujuan pemerintahan ini untuk mencapai perdamaian di kawasan tersebut," dan mengarahkan para wartawan ke pemerintah Israel untuk informasi lebih lanjut.
Juru bicara tersebut mengatakan bahwa Washington tetap berfokus untuk mengakhiri perang di Gaza.
Perserikatan Bangsa-Bangsa mendesak Israel untuk membatalkan keputusannya untuk memulai pembangunan permukiman. "Itu akan mengakhiri prospek solusi dua negara," kata juru bicara PBB Stephane Dujarric kepada para wartawan. "Permukiman tersebut melanggar hukum internasional … (dan) semakin memperkuat pendudukan."
Israel membekukan rencana pembangunan di Maale Adumim pada tahun 2012, dan sekali lagi setelah dihidupkan kembali pada tahun 2020, di tengah keberatan dari AS, sekutu Eropa, dan kekuatan lain yang menganggap proyek tersebut sebagai ancaman bagi kesepakatan damai di masa depan dengan Palestina.
Mengaktifkan kembali proyek tersebut dapat semakin mengisolasi Israel, yang telah menyaksikan beberapa sekutu Baratnya mengutuk serangan militer Israel di Gaza dan mengumumkan bahwa mereka mungkin mengakui negara Palestina.
Warga Palestina khawatir pembangunan permukiman di Tepi Barat - yang telah meningkat tajam sejak serangan Hamas tahun 2023 terhadap Israel yang memicu perang Gaza - akan merampas kesempatan mereka untuk membangun negara mereka sendiri di wilayah tersebut. Dalam pernyataan berjudul "Mengubur Gagasan Negara Palestina", juru bicara Smotrich mengatakan bahwa menteri telah menyetujui rencana pembangunan 3.401 rumah bagi para pemukim Israel di antara permukiman yang ada di Tepi Barat dan Yerusalem.
Di Maale Adumim, Smotrich, seorang ultra-nasionalis dalam koalisi sayap kanan yang berkuasa dan telah lama memperjuangkan kedaulatan Israel atas Tepi Barat, mengatakan kepada Reuters bahwa rencana tersebut akan mulai berlaku pada hari Rabu.
Breaking the Silence, sebuah kelompok hak asasi manusia Israel yang didirikan oleh mantan tentara Israel, mengatakan apa yang mereka sebut perampasan tanah "tidak hanya akan semakin memecah belah wilayah Palestina, tetapi juga akan semakin mengukuhkan apartheid".
Nabil Abu Rudeineh, juru bicara presiden Palestina, mendesak Amerika Serikat untuk menekan Israel agar menghentikan pembangunan permukiman.
"Uni Eropa menolak setiap perubahan wilayah yang bukan merupakan bagian dari perjanjian politik antara pihak-pihak yang terlibat. Jadi, aneksasi wilayah adalah ilegal menurut hukum internasional," kata juru bicara Komisi Eropa, Anitta Hipper.
Menteri Luar Negeri Inggris, David Lammy, mengatakan rencana tersebut harus dihentikan. "Inggris sangat menentang rencana permukiman E1 pemerintah Israel, yang akan membagi negara Palestina di masa depan menjadi dua dan menandai pelanggaran hukum internasional yang mencolok," kata Lammy dalam pernyataan melalui email.
PEMBANGUNAN RUMAH `DALAM SETIAP TAHUN`
Peace Now, yang memantau aktivitas permukiman di Tepi Barat, mengatakan masih ada langkah-langkah yang diperlukan sebelum kongres Konstruksi, tetapi pekerjaan infrastruktur dapat dimulai dalam beberapa bulan, dan pembangunan rumah dalam waktu sekitar satu tahun.
"Rencana E1 sangat mematikan bagi masa depan Israel dan bagi peluang apa pun untuk mencapai solusi dua negara yang damai. Kami berada di tepi jurang, dan pemerintah mendorong kami maju dengan kecepatan penuh," kata Peace Now dalam sebuah pernyataan.
Pemerintah Israel secara berturut-turut telah memulai, menyetujui, merencanakan, dan mendanai permukiman, menurut kelompok hak asasi manusia Israel Yesh Din.
Beberapa pemukim pindah ke Tepi Barat karena alasan agama atau ideologis, sementara yang lain tertarik oleh biaya perumahan yang lebih rendah dan insentif pemerintah. Mereka termasuk warga negara ganda Amerika dan Eropa.
Warga Palestina sudah mengalami demoralisasi akibat kampanye militer Israel yang telah menewaskan lebih dari 61.000 orang di Gaza, menurut otoritas kesehatan setempat, dan khawatir Israel pada akhirnya akan mengusir mereka dari wilayah itu.
Sekitar 700.000 pemukim Israel tinggal di antara 2,7 juta warga Palestina di Tepi Barat dan Yerusalem Timur. Israel mencaplok Yerusalem Timur pada tahun 1980, sebuah langkah yang tidak diakui oleh sebagian besar negara, tetapi belum secara resmi memperluas kedaulatan atas Tepi Barat.
Sebagian besar kekuatan dunia mengatakan perluasan permukiman telah mengikis kelayakan solusi dua negara dengan memecah-belah wilayah Palestina. Rencana dua negara tersebut membayangkan sebuah negara Palestina di Yerusalem Timur, Tepi Barat, dan Gaza, yang hidup berdampingan dengan Israel.
Israel mengutip ikatan historis dan alkitabiah dengan wilayah tersebut dan mengatakan permukiman tersebut memberikan kedalaman dan keamanan strategis.
Sebagian besar komunitas global menganggap semua permukiman ilegal menurut hukum internasional.
Israel menolak interpretasi ini, dengan mengatakan bahwa Tepi Barat adalah wilayah yang "disengketakan" alih-alih "diduduki".
Inggris, Kanada, Australia, dan Selandia Baru menjatuhkan sanksi pada bulan Juni terhadap Smotrich dan seorang menteri sayap kanan lainnya yang mengadvokasi perluasan permukiman, menuduh keduanya berulang kali menghasut kekerasan terhadap warga Palestina di Tepi Barat.
KEYWORD :Israel Palestina Pengakuan Negara Permukiman Tepi Barat
