Logo KPK
Jakarta, Jurnas.com – Ketua Umum Asosiasi Mandiri Penyelenggara Umrah Haji (AMPUH) Andi Abdul Aziz membantah adanya pertemuan dengan Kementerian Agama (Kemenag) untuk melobi tambahan kuota haji khusus menjadi 50 persen dari kuota tambahan pada musim haji 2024.
Andi menegaskan, selama ini Kemenag selalu menyampaikan informasi pembagian kuota kepada Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) melalui surat resmi, yang kemudian diisi sesuai arahan dan persyaratan.
“Tidak ada (lobi), karena Kemenag selalu mengirim surat ke PIHK untuk mengisi kuota sesuai nomor porsi. Kami mengajukan jika memenuhi syarat secara bertahap,” kata Andi di Jakarta, Rabu (13/8).
Pemilik Maktour Travel Dicekal KPK, Komisi III DPR: Bongkar Semua yang Terlibat Korupsi Haji
Menurutnya, para penyelenggara haji khusus memang selalu berharap ada tambahan kuota, namun seluruh proses tetap mengikuti aturan yang berlaku.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengendus adanya rapat antara Kemenag dan asosiasi travel haji untuk membahas pembagian kuota tambahan haji reguler dan khusus. Rapat itu disebut terjadi setelah pemerintah Indonesia mendapat kuota tambahan 20 ribu dari Arab Saudi.
Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyebut rapat tersebut diduga menyepakati pembagian kuota tambahan dengan porsi 50 persen untuk haji khusus dan 50 persen untuk haji reguler. Padahal, sesuai UU Haji, kuota haji khusus maksimal hanya 8 persen dari total kuota haji Indonesia.
“Ada keputusan di antara mereka ini, baik dari Kemenag maupun asosiasi. Akhirnya dibagi dua, 50 persen – 50 persen,” ujar Asep.
KPK menilai keputusan itu menyimpang dari ketentuan dalam SK Menteri Agama Nomor 130 Tahun 2024, yang seharusnya mengutamakan pemangkasan antrean haji reguler.
Menanggapi penyelidikan KPK, Andi menyatakan dukungan penuh. “Itu kebijakan pemerintah kita. Kami mengikuti tahapan pelunasan sesuai prosedur. Jika ada tambahan kuota untuk haji khusus, tentu kami bersyukur,” tandasnya.
KEYWORD :Kasus Korupsi Ampuh Andi Abdul Aziz
