Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin (Foto: Humas DPR)
Jakarta, Jurnas.com - Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mengatakan penambahan satuan teritorial maupun satuan tempur di institusi TNI diperlukan untuk menyesuaikan tantangan yang saat ini dihadapi.
Kendati demikian, menurutnya, penambahan satuan tersebut akan menambah kebutuhan anggaran.
“Ancaman lebih gede, maka kita butuh postur TNI yang lebih gede. Di dalam mengeliminasi ancaman tersebut," kata TB di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (12/8).
Berdasarkan diskusi internal dengan Komisi I DPR, kata dia, penambahan satuan itu membutuhkan tambahan anggaran, tetapi akan dilakukan secara bertahap.
Karena itu, dilanjutkan TB Hasanuddin, penambahan anggaran untuk satuan-satuan baru yang diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto pun membutuhkan waktu yang sesuai dengan kemampuan anggaran negara.
"Anggarannya ada penambahan, dan nanti saya tidak akan mendahului Bapak Presiden. Nanti kita akan diumumkan pada tanggal 15 Agustus. Dalam pidato Presiden menyambut 17 Agustus tahun 2025," katanya.
Dia menjelaskan bahwa postur TNI itu umumnya terdiri dari tiga hal. Pertama, sumber daya manusia yang harus diisi dengan prajurit yang terlatih.
Unsur yang kedua, yakni alat utama sistem pertahanan (Alutsista), dan yang ketiga yakni sistem operasionalnya.
"Anggaran itu akan bertambah. Kita menunggu saja keputusannya nanti seperti apa. Tetapi tentu akan bertambah secara gradual. Tidak serta-merta," katanya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengukuhkan enam Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) yang baru dibentuk, yaitu Mayjen TNI Kristomei Sianturi sebagai Pangdam XXI/Radin Inten, dan Mayjen TNI Zainul Arifin sebagai Pangdam XXII/Tambun Bungai.
Lalu, Mayjen TNI Jonathan Binsar Parluhutan sebagai Pangdam XXIII/Palaka Wira, Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo sebagai Pangdam XIX/Tuanku Tambusai, Mayjen TNI Arief Gajah Mada sebagai Pangdam XX/Tuanku Imam Bonjol, dan Mayjen TNI Lucky Avianto sebagai Pangdam XXIV/Mandala Trikora.
Presiden kemudian mengukuhkan 20 Brigade Teritorial Pembangunan, dan organisasi baru TNI lainnya yang merupakan hasil validasi organisasi baru.
KEYWORD :
Warta DPR Komisi I PDIP TB Hasanuddin TNI
