Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI Fahri Hamzah. Foto: dok. jurnas
Jakarta, Jurnas.com - Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) mencatat masih ada 6 juta keluarga yang tinggal menyewa rumah dengan kondisi tidak layak.
Namun, Backlog ini belum masuk dalam pendataan Badan Pusat Statistik (BPS), hingga belum ada strategi penanganan dari pemerintah.
"Ketika kita masuk (survei), rupanya ada yang menjawab bahwa mereka tinggal di rumah yang tidak layak huni, dan rumah itu bukan punya dia. Ini jumlahnya 6 juta keluarga," ungkap Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah.
Lima Saham Terkoreksi Paling Tajam Pekan Ini
Fahri Hamzah menjelaskan, BPS hanya membagi 2 kategori backlog perumahan yang masing-masing punya penanganan berbeda lewat instrumen kebijakan, yaitu backlog kelayakan rumah dan backlog kepemilikan rumah.
Backlog pertama adalah keluarga yang memiliki rumah tapi dengan kondisi yang tidak layak. Berdasarkan data BPS, jumlahnya ada sekitar 20,9 juta keluarga yang hidup dalam kondisi ini. Penanganannya misalnya melalui penyaluran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Sementara backlog jenis kedua adalah keluarga yang belum memiliki rumah atau yang sedang mengantre untuk membeli rumah. Jumlahnya saat ini sekitar 9,9 juta keluarga. Kondisi ini ditangani pemerintah lewat instrumen kebijakan seperti KUR MBR, subsidi selisih bunga, program DP murah, dan lain sebagainya.
"Saya berdebat dengan BPS, karena selama ini backlog itu yang dibayangi hanya dua. Pertama backlog kelayakan yang jumlahnya 20,9 juta, dan backlog kepemilikan yang jumlahnya 9,9 juta," kata Fahri Hamzah.
KEYWORD :
Backlog Rumah Tidak Layak Fahri Hamzah
