Wakil Ketua Komisi V DPR, Andi Iwan Aras
Jakarta, Jurnas.com - Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras, menekankan perlunya desain ulang sistem integrasi moda transportasi. Hal itu lantaran tingginya biaya transportasi dan belum adanya sistem transportasi umum yang terintegrasi serta efisien.
"Masalah ini tidak bisa diatasi dengan pendekatan sektoral yang terpisah-pisah. Pemerintah perlu melakukan desain ulang sistem integrasi moda transportasi secara sistemik dan berdasarkan kebutuhan pengguna,” kata Andi dalam keterangan persnya, Rabu (6/8).
Dia menjelaskan, pentingnya pemetaan jalur first mile dan last mile secara menyeluruh serta memastikan keterhubungan antara moda pengumpan dan moda utama dalam satu sistem agar harga transportasi dapat lebih terjangkau bagi pengguna.
Andi juga mendorong penguatan peran pemerintah daerah dalam perencanaan transportasi lintas kawasan. Termasuk pentingnya sinergi antar kementerian dan BUMN sektor transportasi.
Hetifah Apresiasi Tiga Kado Presiden untuk Guru: Komitmen Nyata bagi Kesejahteraan Pendidik
"Subsidi transportasi sebaiknya tidak hanya difokuskan pada tarif utama seperti kereta atau BRT (Bus Rapid Transit), tetapi juga mencakup biaya akses ke dan dari moda tersebut agar ekosistem transportasi menjadi lebih inklusif,” ungkapnya.
Oleh sebab itu, pihaknya menegaskan akan terus mengawal proses perencanaan dan penganggaran Pemerintah dalam sektor transportasi. Hal itu perlu dilakukan agar reformasi transportasi tidak hanya terbatas pada pembangunan infrastruktur fisik.
"Kami ingin memastikan transformasi juga terjadi dalam aspek layanan, dengan berbasis data dan menjawab kebutuhan nyata masyarakat," ungkapnya.
"Kami meyakini, Pemerintah pastinya telah memikirkan berbagai upaya intervensi untuk memastikan pelayanan moda transportasi bagi masyarakat semakin lebih baik dari waktu ke waktu,” kata Andi menambahkan.
Diketahui, hasil Survei Biaya Hidup BPS Tahun 2018 menunjukkan bahwa pengeluaran transportasi atau jasa angkutan umum (angkot) berkontribusi hingga 12,46 persen dari total biaya hidup masyarakat. Padahal, menurut standar Bank Dunia, pengeluaran ideal untuk transportasi seharusnya tidak melebihi 10 persen dari total penghasilan. Adapun kota-kota penyangga ibu kota seperti Bekasi dan Depok menanggung beban biaya transportasi paling berat.
Rata-rata pengeluaran transportasi bulanan di Bekasi mencapai Rp1,9 juta, diikuti Depok Rp1,8 juta, Surabaya Rp1,6 juta, Jakarta Rp1,59 juta, dan Bogor Rp1,2 juta. Sementara kota-kota lain seperti Batam, Makassar, Jayapura, hingga Balikpapan juga tercatat memiliki biaya transportasi yang tinggi, berkisar antara Rp900 ribu hingga Rp1,1 juta per bulan.
KEYWORD :
Warta DPR Komisi V Andi Iwan Darmawan Aras transportasi desain ulang
