Ilustrasi Hukum
Jakarta, Jurnas.com - Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat hukuman mantan Kepala Pusat Krisis Kesehatan sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kementerian Kesehatan Budi Sylvana dari sebelumnya 3 tahun menjadi 4 tahun penjara.
Budi Sylvana merupakan terdakwa kasus korupsi pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) Covid-19 di Kementerian Kesehatan.
“Mengadili sendiri: menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun,” demikian dilansir dari laman Direktori Putusan, Senin, 4 Agustus 2025..
Budi Sylvana juga dihukum membayar denda sejumlah Rp200 juta subsider 4 bulan kurungan.
Perkara nomor: 40/PID.SUS-TPK/2025/PT DKI ini diperiksa dan diadili oleh ketua majelis banding Tahsin dengan hakim anggota Margareta Yulie Bartin Setyaningsih dan Agung Iswanto. Sidang pengucapan putusan dilakukan pada Kamis, 31 Juli 2025.
“Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan,” ucap hakim.
“Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan,” sambungnya.
Lestari Moerdijat: Bangun Ekosistem Menyeluruh Wujudkan Konsumsi Gizi Berimbang Masyarakat
Vonis tersebut membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2025/PN.JKT.PST tanggal 05 Juni 2025 yang menghukum Budi Sylvana dengan pidana 3 tahun penjara dan denda sejumlah Rp100 juta subsider 2 bulan kurungan.
Majelis hakim pengadilan tingkat pertama tersebut menilai Budi Sylvana terbukti bersalah melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Majelis hakim PT DKI Jakarta menilai putusan 3 tahun penjara terhadap Budi Sylvana belum memenuhi rasa keadilan.
Padahal, yang bersangkutan telah terbukti terlibat dalam tindak pidana dan perbuatannya dikualifikasikan sebagai orang yang turut serta melakukan tindak pidana (mede pleger).
“Menimbang, bahwa majelis hakim pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa putusan majelis hakim pengadilan tingkat pertama yang telah menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dipandang masih belum cukup adil dan seimbang dengan kesalahan terdakwa serta belum memenuhi rasa keadilan masyarakat sehingga putusan tersebut tidak bisa dipertahankan dan perlu dibatalkan serta diganti dengan yang lebih adil dengan harapan agar putusan tersebut akan memberikan rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan serta memiliki efek jera baik terhadap diri terdakwa khususnya maupun kepada masyarakat pada umumnya,” ucap hakim.
Majelis hakim pengadilan tingkat banding sependapat dengan pertimbangan sebelumnya dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan.
Teruntuk hal-hal yang memberatkan, majelis hakim pengadilan tingkat banding menambahkan bahwa sebenarnya Budi Sylvana sejak awal pada audit tujuan tertentu Tahap I dan Tahap II sudah mengetahui ada temuan, tetapi tidak melakukan penghentian kontrak, sehingga menimbulkan kerugian negara yang lebih besar.
“Untuk penjatuhan hukuman pidana pokok penjara majelis hakim pengadilan tingkat banding tidak sependapat dengan majelis hakim pengadilan tingkat pertama, untuk itu majelis hakim pengadilan tingkat banding akan memperbaikinya dengan berpedoman pada ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan akan mempertimbangkan adanya fakta hukum bahwa terdakwa tidak ikut menikmati hasil tindak pidana korupsi tersebut,” tutur hakim.
“Untuk penjatuhan hukuman pidana pokok denda, majelis hakim pengadilan tingkat banding tidak sependapat dengan majelis hakim pengadilan tingkat pertama karena dianggap masih terlalu kecil bila dibandingkan dengan kerugian negara yang timbul untuk itu perlu diperbaiki,” tandasnya.
Pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengadaan APD Kementerian Kesehatan pada awal pandemi Covid-19 adalah Budi Sylvana, Ahmad Taufik selaku Direktur Utama PT Permana Putra Mandiri, Siti Fatimah Az Zahra (Komisaris Utama PT Permana Putra Mandiri, Satrio Wibowo (Direktur Utama PT Energi Kita Indonesia), dan A. Isdar Yusuf selaku Legal PT Energi Kita Indonesia.
KEYWORD :Pengadilan Tinggi Jakarta Budi Sylvana Korupsi APD Covid Kementerian Kesehatan
