Logo Departemen Luar Negeri Amerika Serikat dan bendera AS terlihat dalam ilustrasi ini yang diambil pada 23 April 2025. REUTERS
WASHINGTON - AS memberlakukan sanksi terhadap pejabat Otoritas Palestina dan anggota Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) pada hari Kamis. AS menuduh mereka merusak upaya perdamaian dengan Israel, bahkan ketika kekuatan Barat lainnya bergerak menuju pengakuan kenegaraan Palestina.
Departemen Luar Negeri AS mengatakan akan menolak visa perjalanan ke AS bagi mereka yang menjadi targetnya, meskipun tidak menyebutkan nama individu tertentu.
"Merupakan kepentingan keamanan nasional kami untuk memberikan konsekuensi dan meminta pertanggungjawaban PLO dan PA atas ketidakpatuhan mereka terhadap komitmen dan merusak prospek perdamaian," kata Departemen Luar Negeri dalam sebuah pernyataan.
Departemen Luar Negeri mengatakan kedua organisasi Palestina tersebut telah "mengambil tindakan untuk menginternasionalkan" konflik mereka dengan Israel, termasuk melalui Mahkamah Pidana Internasional, dan mengatakan keduanya terus "mendukung terorisme."
PA dan PLO bertindak sebagai perwakilan rakyat Palestina dan telah lama mendorong pengakuan negara Palestina oleh organisasi internasional dan negara-negara asing. Kedua kelompok tersebut belum memberikan komentar langsung mengenai langkah AS tersebut.
Terdapat tanda-tanda perpecahan diplomatik yang semakin besar mengenai status kenegaraan Palestina antara Washington dan tiga sekutu Grup Tujuh lainnya.
Pada Rabu malam, Kanada mengatakan pihaknya berencana untuk mengakui Negara Palestina pada pertemuan Perserikatan Bangsa-Bangsa di bulan September, yang akan meningkatkan tekanan terhadap Israel seiring meluasnya kelaparan di wilayah kantong Palestina di Gaza.
Prancis pekan lalu menyatakan akan mendukung kenegaraan Palestina, sementara Inggris pada Selasa menyatakan akan melakukan hal yang sama pada sidang Majelis Umum PBB bulan September jika pertempuran di Gaza belum berhenti.
Presiden AS Donald Trump bersikeras bahwa pengakuan kenegaraan Palestina akan menguntungkan Hamas, kelompok militan yang memerangi Israel di Jalur Gaza. Sejak kembali menjabat pada Januari, ia masih belum jelas mengenai posisinya mengenai solusi dua negara untuk konflik antara Israel dan Palestina.
Israel mengecam langkah-langkah yang diambil Prancis, Inggris, dan Kanada.
Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar, dalam sebuah unggahan di X, berterima kasih kepada AS atas "kejelasan moral" yang diberikannya dalam memberikan sanksi kepada para pejabat Palestina, dengan mengatakan bahwa tindakan tersebut "juga mengungkap distorsi moral dari negara-negara tertentu yang berusaha mengakui negara Palestina virtual sambil menutup mata terhadap dukungannya terhadap teror dan hasutan."
Wakil juru bicara Departemen Luar Negeri Tommy Pigott menolak untuk mengatakan apakah tindakan AS pada hari Kamis tersebut terkait dengan atau sebagai balasan atas rencana ketiga negara tersebut untuk mengakui Negara Palestina.
Ketika ditanya tentang waktunya, ia mengatakan dalam jumpa pers rutin bahwa sanksi tersebut merupakan hasil dari laporan kepada Kongres mengenai tinjauan dua kali setahun atas kepatuhan Palestina terhadap komitmen mereka. Belum jelas bagaimana larangan visa AS akan memengaruhi diplomat Palestina.
Berdasarkan "perjanjian markas besar" PBB tahun 1947, AS umumnya diwajibkan untuk mengizinkan akses bagi diplomat asing ke PBB di New York. Namun, Washington menyatakan dapat menolak visa karena alasan keamanan, terorisme, dan kebijakan luar negeri.
Pigott mengatakan keringanan sanksi visa dapat dipertimbangkan berdasarkan kasus per kasus.
Sanksi AS ini menyusul konferensi internasional minggu ini di PBB, yang diselenggarakan oleh Prancis dan Arab Saudi, yang bertujuan untuk mengupayakan solusi dua negara antara Israel dan Palestina. Israel dan AS memboikot acara tersebut.
Juga pada hari Kamis, utusan khusus AS Steve Witkoff bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam upaya untuk menyelamatkan perundingan gencatan senjata Gaza dan mengatasi krisis kemanusiaan di wilayah kantong tersebut, di mana pemantau kelaparan global telah memperingatkan bahwa kelaparan sedang terjadi.
KEYWORD :Israel Palestina Otoritas PLO Sanksi Amerika
