Presiden RI Prabowo Subianto. Foto: Youtube
JAKARTA, Jurnas.com - Presiden Prabowo Subianto memberikan abolisi dan amnesti kepada mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong dan Sekretaris Jenderal PDI-Perjuangan Hasto Kristiyanto.
Direktur Eksekutif Pranata Kebijakan Politik dan Ekonomi Nasional (PKPEN) Bambang Widjanarko Setio mengatakan ada skenario besar dibalik agenda hukum dan politik dalam pemberian abolisi dan amnesti kepada dua tokoh politik nasional Tom Lembong dam Hasto Kristiyanto.
"Dalam konteks politik, ada skenario pemecah ombak, dimana langkah hukum dan politik ini memiliki tujuan positif untuk memperkuat eksistensi dan positioning koalisi besar partai politik dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto," kata Bambang Widjanarko Setio di Jakarta, Sabtu (2/8/25).
Menurut Bambang, yang juga Ketua DPD Prabowo Mania 08 Jawa Timur, pemerintahan yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto, harus mencapai soliditas tinggi, kuat dalam dukungan koalisi besar partai politik dan mendapat dukungan dan legitimasi seluruh rakyat Indonesia.
Bambang mengatakan, untuk mencapai koalisi besar itu, maka dua tokoh politisi Partai Gerindra, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas secara bijaksana mewujudkan skenario pemecah ombak, untuk persatuan koalisi besar partai politik dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Ilmuwan Kembangkan Kalkulator "Usia Jantung" untuk Ungkap Risiko Penyakit Kardiovaskular
"Di lembaga eksekutif, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas berperan aktif sebagai tokoh yang mengusulkan pemberian abolisi dan amnesti, serta berkomunikasi dengan Presiden Prabowo Subianto. Setelah itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memainkan peran penting lainnya, untuk mendapatkan pertimbangan dan persetujuan dari lembaga legislatif DPR. Dan pertimbangan DPR sangat responsif dan cepat," kata Bambang.
Menurut Bambang, di tangan dua politisi Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad dan Supratman Andi Agtas, semua berjalan dengan sangat mulus. Tujuan besarnya adalah menyatukan kekuatan politik dalam koalisi besar partai politik yang komprehensif.
"Setelah Agustus 2025, seluruh langkah politik pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berjalan mulus dan aksentuatif-akseletatif. Seluruh elemen politik dan kekuasan berada dalam satu barisan koalisi besar partai politik. Dengan demikian, Presiden Prabowo Subianto dapat merealisasikan atau mewujudkan program-program kerja pemerintahan dan program kerja kerakyatan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat dan warga negara Indonesia," kata Bambang.
Menurut Bambang, sebagai politisi, Dasco memiliki peran penting di kancah perpolitikan Indonesia. Terutama, dalam membantu pemerintahan Presiden Prabowo melalui lembaga legislatif ataupun komunikasi politik yang dilakukannya ke berbagai pihak.
"Sangat wajar jika kemudian Dasco dipercaya oleh Presiden Prabowo baik di DPR ataupun di internal Partai Gerindra," pungkas Bambang.
KEYWORD :Abolisi Amnesti Prabowo
