BPPSDMP Kemterian Pertanian (Kementan) menggelar Pelatihan Bisnis Lanjutan untuk petani, di Kupang, NTT (Foto: Kementan)
Kupang, Jurnas.com - Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) terus melakukan berbagai langkah strategis untuk memberdayakan masyarakat di perdesaan, khususnya petani agar pendapatan dan kesejahteraannya semakin meningkat.
Di antaranya dengan menggelar Pelatihan Bisnis Lanjutan Program Rural Empowerment and Agricultural Development Scaling-up Initiative (READSI), seperti yang baru-baru ini digelar di Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Plt. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Dedi Nursyamsi mengatakan, pembangunan pertanian itu adanya di perdesaan. Namun, kata Dedi, meskipun di perdesaan, pertanian harus dikelola dengan cara yang cerdas dan efisien.
“Dalam bertani itu harus smart, artinya menerapkan smart farming yang bisa membuat pertanian kita berdaya dan berjaya," katanya.
Sementara itu, Kepala Pusat Pelatihan Pertanian, BPPSDMP Kementan, Muhammad Amin mengatakan, Indonesia kaya dengan sumber daya alam karena merupakan negara agraris, namun hal tersebut masih belum mampu mengentaskan kemiskinan utamanya di daerah perdesaan.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan di negara berkembang, seperti Indonesia, dapat dilihat dari perkembangan di wilayah perdesaan sendiri.
"Bila mayoritas penduduk di perdesaan bisa melakukan mobilitas sosial-ekonomi (pembangunan), maka dapat disimpulkan pembangunan di negara berkembang telah menjangkau sebagian warga negaranya, demikian sebaliknya," kata Amin saat membuka acara Pelatihan Bisnis Lanjutan untuk petani di Kupang, NTT, Selasa (30/7).
Dalam kesempatan itu, Amin menuturkan, salah satu persoalan paling rumit di wilayah perdesaan adalah penyediaan modal. Bahkan, keterbatasan akses terhadap modal (kredit) diidentifikasi sebagai salah satu faktor penyebab kemiskinan.
Akibat keterbatasan dana dan persyaratan kredit yang memberatkan bagi sebagian petani, sehingga tidak seluruh petani bisa mendapatkan kredit dari program pemerintah tersebut.
"Petani yang tidak memperoleh kredit, mengandalkan sumber pembiayaan produksi dari modal pinjaman ke tetangga atau tengkulak atau rentenir dengan bunga yang lebih tinggi. Akibatnya akan merugikan petani karena memeroleh keuntungan yang lebih kecil," kata Amin.
Berangkat dari permasalahan penyebab ketidakberdayaan masyarakat dalam pengolahan sektor pertanian ersebut, kata Amin, maka pemerintah berupaya untuk menanganinya melalui berbagai program-program pembangunan yang berbasis pemberdayaan perdesaan, salah satunya adalah Program READSI.
Lewat program tersebut, kata Amin, petani dilatih untuk mengintensifkan pola produksi yang ada dan mendiversifikasi usaha pertanian mereka dalam upaya meningkatkan penghidupan mereka.
"Teknis pengetahuan saja tidak cukup. Agar mampu bersaing dan memanfaatkan peluang baru yang muncul, para petani semakin harus menyesuaikan usaha pertanian mereka dengan perubahan pasar dan meningkatkan efisiensi, profitabilitas dan pendapatan," kata Amin.
Keinginan untuk meningkatkan pendapatan dengan memanfaatkan peluang pasar menuntut petani untuk melakukan hal tersebut menjadi pengambil keputusan yang lebih baik dan lebih baik dalam bersaing di lingkungan baru ini.
"Penekanannya di pasar dan kebutuhan petani untuk berdaya saing, memerlukan manajemen pertanian yang lebih baik serta memilki keterampilan," kata Amin
KEYWORD :Kementerian Pertanian BPPSDMP Kementan Kesejahteraan Petani Pemberdayaan Masyarakat Desa
