Marlen Sitompul | Rabu, 03/05/2017 22:17 WIB
Jakarta - Presiden Jokowi memerintahkan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti mencabut kebijakan larangan cantrang bagi nelayan Indonesia.
Hal itu merespon kritikan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
Muhaimin Iskandar alias Cak Imin terhadap kebijakan Menteri KKP Susi Pudjiastuti soal larangan cantrang terhadap para nelayan.
Kepala Kantor Staf Presiden Teten Masduki mengatakan, Presiden
Jokowi telah menginstruksikan Menteri Susi untuk mencabut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (trawl) dan Pukat Tarik (seinen nets).
"Presiden meminta ada perpanjangan masa transisi bagi nelayan untuk mengganti cantrangnya," kata Teten seperti dilansir Antara, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (3/5).
Presiden
Jokowi, kata Teten, menginstruksikan Menteri Susi memperpanjang masa transisi bagi nelayan untuk meninggalkan cantrang hingga akhir 2017. Dimana, menteri KKP sebelumnya memberikan batas waktu kepada nelayan Indonesia untuk meninggalkan cantrang hingga Juni 2016.
Selain itu, Menteri Susi juga diminta untuk segera menggiatkan pembagian alat penangkap ikan pengganti cantrang kepada para nelayan hingga batas waktu yang telah ditentukan.
"Karena di lapangan, realisasi pembagian pengganti cantrang itu baru 7 persen. Di Jawa Tengah saja nelayan di bawah 10 Gross Ton (nelayan kecil) jumlahnya sekitar 5.600. Kalau di atas 30 GT jumlahnya sekitar 1.100 nelayan," jelas Teten.
Sebelumnya, Cak Imin bersama jajaran Fraksi PKB menemui para nelayan pantura di Tegal, Jawa Tengah. Di depan para nelayan, Cak Imin mengaku terkejut melihat kesusahan nelayan selama dua tahun ini belum terselesaikan dengan baik.
Cak Imin menyatakan pelarangan cantrang sebagai alat tangkap ikan yang diberlakukan Menteri Susi Pudjiastuti membuat nelayan kesulitan mencari ikan dan berdampak pada kondisi ekonomi mereka.
"Saya kaget mendengar laporan dari Wakil Ketua Komisi IV DPR RI dari FPKB bahwa masalah nelayan setelah 2 tahun lebih kok masih belum beres, karena itu saya memutuskan untuk melihat dan mendengar langsung fakta lapangan dan mengunjungi nelayan," ujar Cak Imin, di Pelabuhan Jongor, Tegal, Jawa Tengah, Rabu (26/4).
Selanjutnya Cak Imin akan menginstruksikan menteri kader PKB di kabinet untuk mengangkat nasib nelayan Pantura dalam Sidang Kabinet, termasuk mempersoalkan larangan cantrang ini.
"Saya secara pribadi juga akan menyampaikan langsung fakta yang saya temui ini kepada Presiden
Jokowi agar ada jalan keluar terbaik bagi nelayan," ujarnya.
KEYWORD :
Muhaimin Iskandar Cabut Larangan Cantrang Jokowi
